 |
| Presiden Prabowo saat menaiki Kereta Cepat Whoosh (Foto: Bisnis.com) |
JAKARTA (Kliik.Id) - Menkeu Purbaya menyatakan menolak bila APBN digunakan untuk menanggung sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Purbaya menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Danantara yang menaungi proyek tersebut.
"Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk
masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan saya kasih tahu updatenya
seperti apa," kata Purbaya, Jumat (10/10).
Menurutnya, hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara. Namun, ia menilai Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa perlu mengandalkan APBN.
"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi
kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka
sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata
setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," ujarnya.
Ia menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek
Whoosh menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin
terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara
korporasi.
"Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau
enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin
swasta sama government," katanya.
Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah
tidak tumpang tindih. Menurutnya, skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus
jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang
dikelola secara komersial.
"Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya
sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,"
tutupnya.
Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta
Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia
(Persero) atau KAI. Opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI
atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC yang merupakan
perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi
BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra China.
Ada sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development
Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya
Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. (cnnindonesia)
.png)
)
