 |
| Massa aksi GMNI Medan di depan Kantor DPRD Kota Medan, Rabu (17/6/2026) (Foto: suara.com) |
MEDAN (Kliik.id) — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan yang dirangkum dalam agenda bertajuk “11+3 Tuntutan Rakyat”, dengan fokus pada isu demokrasi, supremasi sipil, pemberantasan korupsi, serta evaluasi berbagai kebijakan pemerintah.
Ketua Cabang GMNI Medan, Damses Sianturi, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk sikap kritis mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat serta berpotensi mengancam kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam pernyataannya, GMNI Medan mendesak agar setiap dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku secara transparan dan akuntabel. Organisasi mahasiswa tersebut juga menuntut penguatan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di seluruh sektor pemerintahan.
Selain itu, massa aksi menekankan pentingnya penegakan supremasi hukum yang independen, berkeadilan, dan terbebas dari intervensi kepentingan politik. Mereka menilai bahwa kepercayaan publik terhadap institusi negara hanya dapat dipulihkan melalui penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif.
Isu kebebasan sipil turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. GMNI Medan menyerukan penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara, termasuk kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi publik, serta kebebasan pers. Mereka menilai ruang demokrasi harus dijaga dari berbagai bentuk pembatasan yang berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di bidang keamanan dan pertahanan, GMNI Medan menyampaikan penolakan terhadap perluasan peran aparat keamanan di ranah sipil. Massa mendesak agar pemerintah meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan institusi keamanan secara berlebihan.
“Kami menegaskan pentingnya penegakan prinsip supremasi sipil sebagaimana amanat Reformasi. Fungsi pertahanan negara harus tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak memasuki ruang-ruang sipil yang menjadi kewenangan institusi sipil,” ujar Damses dalam orasinya.
GMNI Medan juga meminta pemerintah menghentikan keterlibatan militer dalam berbagai proyek pembangunan nasional maupun fungsi-fungsi keamanan dan ketertiban yang secara kelembagaan menjadi kewenangan institusi sipil.
Selain menyoroti persoalan demokrasi dan reformasi sektor keamanan, massa aksi turut meminta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat. Menurut mereka, evaluasi diperlukan guna memastikan efektivitas pelaksanaan program, transparansi penggunaan anggaran, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pada sektor pendidikan, GMNI Medan mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU SISDIKNAS) yang dinilai mampu memperkuat akses pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.
Massa aksi juga menyoroti kebijakan belanja pertahanan negara. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembentukan batalyon baru dan penambahan personel yang dinilai perlu dikaji berdasarkan kebutuhan strategis nasional serta efektivitas penggunaan anggaran negara.
Selain itu, GMNI Medan mendesak penghentian proyek-proyek strategis nasional yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Medan tersebut diwarnai upaya massa untuk memasuki area kantor dewan. Sejumlah peserta aksi terlihat berusaha membuka pagar utama yang dalam kondisi tertutup, sementara aparat keamanan melakukan pengamanan di sekitar lokasi guna menjaga situasi tetap kondusif. (suarasumut)
