 |
| Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra. (detikcom) |
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra meminta informasi itu ditelusuri.
"Tentunya isu ini harus ditelusuri benar. Jangan karena ambisi jahat segelintir elit pemerintah untuk berkuasa kembali, rakyat se-Indonesia yang dikorbankan," ujar Herzaky kepada wartawan, Minggu (24/4/2022).
Herzaky menduga isu itu muncul karena pemerintah lambat dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Ternyata, tersangka mafia gorengnya ialah sosok di dalam pemerintah.
"Isu ini muncul karena pemerintah lambat sekali mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Berlarut-larut sehingga empat bulan lebih, seperti gamang dan khawatir. Rakyat yang sedang kesusahan karena pandemi, menjadi tambah susah. Ternyata, begitu diselidiki secara mendalam, mafia minyak goreng ini bekerja sama dengan pejabat pemerintahan juga," tuturnya.
Maka dari itu, kata Herzaky, wajar apabila berbagai spekulasi muncul mengenai kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng.
"Karena itu, wajar saja jika bermunculan berbagai macam spekulasi dan ketidakpercayaan kepada pemerintah dalam pengelolaan minyak goreng ini. Katanya ingin memberantas mafia, ternyata mafianya bekerja sama dengan orang dalam pemerintahan juga. Maling teriak maling kata Bang Faisal Basri," imbuh Herzaky.
Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap ide 'wacana 3 periode' yang dilontarkan sejumlah petani plasma.
Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.
"Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Begron itu tadi dalami aja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul," kata politikus PDIP itu.
"Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, gitu loh, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya," lanjutnya.
Lebih lanjut, dia menilai informasi yang dia dapat perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) minyak goreng. Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng.
"Ya iya dong (didalami Kejagung). Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu," katanya. (Detik)
