 |
| Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disambut di Hotel JW Marriot, Medan, untuk ramah tamah. |
MEDAN (Kliik.id) - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara (Sumut) kecewa dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur, Musa Rajekshah (Ijeck).
Kekecewaan itu dikarenakan kedua pimpinan Sumut itu dinilai justru melanggar sendiri aturan PPKM yang diberlakukan untuk Kota Medan. Pasalnya, keduanya ikut dalam acara yang menimbulkan kerumunan massa.
Acara yang dimaksud adalah penyambutan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke Medan untuk meresmikan Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Rabu (8/9/2021). Sementara, acara ramah tamah berlangsung di Hotel JW Marriot, Medan.
"Penyambutan Airlangga, terlalu berlebih-lebihan. Apalagi di masa PPKM di Kota Medan, seperti ini. Di saat masyarakat Sumatera Utara dilarang untuk berkumpul, melaksanakan hajatan pesta, tapi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut malah menampakkan perilaku yang tidak mencerminkan keteladanan dengan menyambut kedatangan Airlangga Hartarto dengan sangat meriah," ujar Ketua Umum KAMMI Sumut, Akhir Rangkuti, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/9/2021).
KAMMI, kata Akhir, tidak mempersoalkan peresmian gedung Partai Golkar tersebut. KAMMI turut berbangga hati karena Sumut memiliki Partai Golkar yang terus berkontribusi untuk masyarakat dan kini memiliki gedung sekretariat baru.
"Namun alangkah baiknya kegiatan tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan, mengingat saat ini Medan sedang laksanakan PPKM Level 4 di Medan. Masyarakat dilarang pesta karena menimbulkan keramaian, sehingga banyak usaha-usaha wedding tidak beroperasi. Namun, acara (ramah-tamah) yang diselenggarakan di JW Marriott itu terlihat sangat megah dan ramai. Kami sayangkan pada pejabat di Sumut tidak bisa menjadi suri tauladan yang baik kepada rakyatnya," tambah Akhir.
KAMMI Sumut, lanjut Akhir, juga kecewa dengan Airlangga Hartarto sebagai pencetus istilah PPKM. Mestinya Airlangga, kata Akhir, menghormati Kota Medan yang lagi melaksanakan PPKM. Apalagi dia adalah salah satu kandidat presiden di masa yang akan datang.
"Jangan sampai PPKM ini hanya berlaku untuk masyarakat bawah saja, para pejabat bebas menjalankan agenda-adenda politiknya," ucap alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini. (Rls)
.png)
