 |
| Diskusi Interaktif FKPPN |
MEDAN (Kliik.id) - Dewan Pimpinan Nasional Forum
Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN) menggelar acara Diskusi Interaktif di Tasbi Coffee Club, Komplek Setia Budi Indah Medan, Selasa (7/9/2021).
Diskusi yang diinisiasi oleh DPW FKPPN Riau ini dibuka oleh
Ketua Umum DPN FKPPN Serta Ginting.
Turut hadir, jajaran Pengurus DPN, unsur Dewan Pengawas DPN, DPW Riau,
DPW Aceh dan DPW Sumut dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan.
Diskusi Interaktif dikemas dengan sederhana dengan didahului
menyampaikan pokok-pokok masalah yang selama ini menjadi
konsen FKPPN, terutama yang menyangkut Hak Normatif Purnakarya maupun terkait sistem tata kelola Manajemen PTPN
selama Holding PTPN Group.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN FKPPN, Serta Ginting, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua DPW FKPPN yang selama ini berperan aktif menyuarakan ketidakadilan yang
dirasakan oleh para purnakarya di beberapa PTPN.
"Kita harus terus
membangun komunikasi dan silaturahmi sesama Purnakarya dan membangun kepercayaan publik bahwa FKPPN ini berjuang untuk hak-hak Purnakarya dan melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan PTPN," ujar Serta, seperti dalam rilis yang diterima Kliik.id, Kamis (9/9/2021).
Dalam diskusi yang penuh keakraban tersebut, Ketua Dewan
Pertimbangan DPW FKPPN Riau, Sudirjo dengan tegas meminta
agar FKPPN melakukan langkah-langkah tegas mengungkap
sejumlah masalah yang selama ini ditutupi atau mungkin tidak
diketahui publik dan para purnakarya.
Demikian juga disampaikan perwakilan DPW FKPPN Aceh Syaiful MD. "Sudahlah SHT belum selesai, malah terbit surat dari
Manajemen mengancam kami agar meninggalkan rumah dinas
yang kami tempati akan diusir paksa dan bahkan akan dikenai
denda berupa pemotongan gaji pensiun," kata Syaiful.
Mendengar pernyataan dari DPW Aceh tersebut, semua peserta
diskusi terkejut dan emosi namun tetap disepakati mengambil
langkah bijak dan arif yaitu disepakati agar DPW Aceh menyurati
Manajemen PTPN 1.
Ketua DPW Riau, Siswadi, menyampaikan agar FKPPN mengambil
langkah tegas untuk membantu dan memperjuangkan hak-hak
Purnakarya yang diabaikan.
"Kami DPW Riau mendukung langkah
tegas baik jalur hukum, politik dan pendekatan lain yang bisa
dilakukan untuk memperjuangkan saudara kita yang haknya dizolimi," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPW FKPPN Sumut, Josian Tarigan.
"Perlu upaya pendekatan kepada
pihak yang bisa menjembatani namun jika gagal, DPW
Sumut juga akan menempuh jalur Hukum atas hak-hak kami," katanya.
Di akhir acara disimpulkan bahwa terkait beberapa hal akan
dilakukan upaya hukum dan pendekatan persuasif. Terkait hak
normatif purnakarya akan dilakukan langkah hukum.
Diskusi ditutup oleh Ketua Umum DPN FKPPN, Serta Ginting, dengan
mengucapkan terima kasih dan rasa bangga atas semangat dan
kegigihan para DPW dan jajaran Pengurus DPN dalam melakukan
sosial kontrol terhadap PTPN. (Rls)
.png)
