![]() |
Junimart Girsang saat menemui pengunjuk rasa di Kantor Bupati Dairi. |
DAIRI (Kliik.id) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan, dirinya akan membela masyarakat yang menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Dairi di Sidikalang, Rabu (21/4/2021) kemarin.
Dalam hal ini, Junimart telah memilih pulang kampung di Sidikalang demi menemui pengunjuk rasa.
"Saya telah memberikan semangat kepada warga guna mempertahankan kepemilikan tanah di 6 desa di Kecamatan Parbuluan dan Sumbul," ujar Junimart saat dikonfirmasi, Kamis (22/4/2021).
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyebutkan, dirinya belum lama ini sudah menerima aspirasi perwakilan warga di Gedung Senayan Jakarta terkait masalah dimaksud.
Junimart akan meminta penjelasan kepada Menteri Kehutanan, apakah areal itu merupakan hutan lindung atau bagaimana? Menurut masyarakat, lahan tersebut sudah dikuasai puluhan tahun.
"Terus kenapa ada perusahaan memiliki ijin di sana? Kasih saya waktu menyelesaikan ini. Kasih saya waktu bertemu Menteri Kehutanan. Kalau memang hak kita dirampas oleh siapapun itu, oleh begu manapun itu, itu harus dikembalikan," katanya.
Junimart mengaku akan berkunjung ke PT Gruti untuk melihat ijin apa saja yang mereka miliki.
"Kalau pun punya ijin, saya akan tanya Menhut, kenapa tanah rakyat diambil semena-mena," tegasnya.
Lebih lanjut, Junimart menyebut, dirinya tidak pernah menerima salinan surat atau tembusan dari Bupati terkait permohonan penciutan hutan yang dipintakan masyarakat.
Sebelumnya, seribuan masyarakat petani bertahan di bawah guyuran hujan untuk mendengar langsung penjelasan Bupati Dairi Eddy Berutu.
Namun 2 hari unjuk rasa, pejabat itu tak muncul di hadapan rakyat banyak.
Mereka meluapkan kekecewaan dengan kalimat kasar. Tendengar ucapan, Bupati Dairi didesak lengser.
Diketahui, ribuan warga dari Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang tergabung dalam Petani Marhaen telah melakukan aksi demo ke kantor Bupati Dairi, Selasa (20/4/2021).
Awalnya, massa bertolak dari Kecamatan Parbuluan dengan menggunakan puluhan kenderaan bak terbuka dikawal mobil Patwal Polres Dairi.
Pimpinan aksi Pangihutan Sinaga menuding Bupati Dairi sebagai pengecut, karena tidak bersedia menerima massa dan berulang-ulang meminta para pimpinan agar hadir menerima massa.
Aksi demo itu merupakan kedua kalinya mereka lakukan atas kehadiran PT.Gruti di kawasan hutan wilayah dua kecamatan tersebut.
Massa menuntut Bupati Dari mundur atau dilengserkan karena tidak bisa memperjuangan rakyat.
"Kami memberikan mosi tidak percaya dengan para pimpinan daerah, juga kepada DPRD dengan adanya korporasi dengan pihak investor demi kepentingan pribadi," ujar Pangihutan dalam orasinya.
Massa mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya segera menciutkan kawasan hutan yang berada dalam administrasi Desa Parbuluan VI.
"Kami minta Bupati mundur dari jabatannya karena tidak mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat petani," katanya.
Massa juga meminta KPK supaya mengusut tuntas perijinan PT Gruti di wilayah Dairi karena diduga telah melakukan persekongkolan jahat dengan pemerintah Kabupaten Dairi. (Rls)