 |
| Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama Kajari Tebingtinggi Satria Abdi (Kiri) dan Sekda Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik (Kanan). |
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Iman Irdian Saragih menegaskan 4 kriteria penting yang harus diketahui dan menjadi pedoman bersama dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu sosialisasi, pencegahan, pengawasan, dan penindakan.
"Kalau penindakan, kita ini juga manusia biasa. Namun, kalau memang sudah tidak bisa lagi diatasi melalui sosialisasi, pengawasan, dan pencegahan, barulah jalur penindakan hukum (tindak pidana) harus ditempuh," ujarnya.
Terkait hal itu, Irdian berpesan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran di lingkungan Pemko Tebingtinggi untuk bekerja secara hati-hati dan selalu mengacu pada regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Irdian menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi Satria Abdi yang telah dilantik dengan jabatan barunya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.
"Saya merasa bersedih, baru kenalan, tiba-tiba harus berpisah. Banyak saran dan masukan beliau yang kita terima. Kita mendoakan, agar beliau selalu sehat, panjang umur, semoga amanah, dapat melaksanakan tugas dengan baik di Kejaksaan Tinggi Bali," katanya.
Sementara itu, Kajari Tebingtinggi Satria Abdi dalam arahannya menyoroti beberapa mentalitas dan budaya negatif di masyarakat Indonesia yang seringkali menjadi pemicu terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain, pepatah "Sing Ora Melu Edan Ora Keduman" (yang tidak ikut gila tidak akan kebagian), budaya instan dan mentalitas mencari jalan pintas, mentalitas Asal Bapak Senang (ABS).
Kemudian, budaya memberikan hadiah (gratifikasi) kepada penguasa atau pemimpin sebagai bentuk penghormatan.
Tradisi kekeluargaan dan budaya komunal yang tinggi, yang terkadang melindungi kepentingan keluarga/kelompok. Budaya sungkan, ewuh pekewuh, dan tingginya toleransi terhadap penyimpangan.
Satria Abdi mengatakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) kini telah mengalami pergeseran paradigma peran.
Menurutnya, APIP tidak lagi sekadar 'watch dog' (pencari kesalahan), tetapi harus berfokus pada unsur pembinaan yang bersifat preventif (pencegahan), konsultatif (penasihat), dan quality assurance dalam program-program strategis Pemko.
"Pencegahan jauh lebih penting daripada pemberantasan tindak pidana korupsi. Tolak ukur keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dinilai dari banyaknya penanganan perkara, tetapi seberapa banyak kita melakukan upaya pencegahan," ujarnya.
Satria Abdi menambahkan, peran ini akan menciptakan rasa aman bagi jajaran Pemko Tebingtinggi dalam bekerja demi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.
Mengakhiri arahannya, Satria mendorong para pemimpin dan Kepala OPD untuk berani mengambil risiko dengan bekal mitigasi potensi masalah.
"Kita harus gercep (gerak cepat), jangan ada lagi jalan santai. Saya melihat Bapak Wali Kota sudah berlari dalam memimpin kota ini, jangan sampai Kepala OPD malah jalan santai. Mari bersama kita dukung Bapak Wali Kota demi memajukan dan menyejahterakan Kota Tebingtinggi," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik menyampaikan kegiatan Rakor ini bertujuan mendengarkan arahan Wali Kota terkait rencana program kerja tahun 2026, yang merupakan bagian dari masa kepemimpinan periode 2025-2029.
"Elemen-elemen apa yang disampaikan nanti akan diteruskan oleh beberapa teori dan intervensi untuk menopang seluruh program pemerintah mewujudkan visi Kota Tebingtinggi, Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya. Inilah tujuan utama substansi dari rapat ini," kata Erwin.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala OPD, Camat, Kepala Bagian, dan Kepala Puskesmas di lingkungan Pemko Tebingtinggi, serta jajaran dari Kejari Tebingtinggi diantaranya Kasi Pidum Septeddy Endra Wijaya, Kasi Pidsus Danang Dermawan dan Kasi Intelijen Sai Sintong Purba. (Red)
.png)
