 |
| Ket. Foto : Maraden Sinaga, Ketua Komisi 2 DPRD Simalungun, Fraksi PDI Perjuangan |
Simalungun, (KLIIK.ID) - Maraden Sinaga, Ketua Komisi II DPRD Simalungun dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional. Hal ini disampaikan Maraden,Sabtu (5/12/2025) kepada Kliik.id menyusul meningkatnya jumlah korban, kerusakan infrastruktur, serta dampak lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Diketahui, banjir besar dan longsor melanda sejumlah wilayah seperti Medan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Sibolga, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Bencana serupa juga menghantam Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan beberapa provinsi lain di Indonesia.
Menurut Maraden Sinaga, penetapan status bencana nasional sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan melibatkan sumber daya pemerintah pusat secara maksimal.
“Skala kerusakan dan dampak yang terjadi di Sumatera sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah. Penetapan bencana nasional merupakan langkah mendesak agar masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan yang memadai,” tegas Maraden.
Korban jiwa akibat gelombang banjir dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatra terus bertambah. Berdasarkan data resmi BNPB per 5 Desember 2025, total sudah 836 orang meninggal, 509 orang hilang, dan sekitar 2.700 orang luka-luka.
Dari angka itu, di provinsi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 311 korban meninggal. Selain itu, kerusakan meluas, misalnya lebih dari 10.500 rumah rusak bahkan rata dengan tanah dihantam banjir dan longsor, serta ratusan fasilitas umum—termasuk jembatan, bangunan publik dan fasilitas sosial—terdampak parah.
Selain itu, Maraden juga meminta pemerintah pusat melakukan investigasi menyeluruh terhadap kerusakan alam yang terjadi. Ia menilai bahwa intensitas bencana yang berulang mengindikasikan adanya persoalan serius pada tata kelola lingkungan, termasuk potensi praktik ilegal yang merusak ekosistem.
“Kami mendesak pemerintah Prabowo untuk menurunkan tim investigasi khusus. Harus ada kejelasan mengenai penyebab kerusakan alam ini. Jangan sampai bencana yang terjadi hanya dipandang sebagai kejadian alam biasa, padahal bisa jadi ada aktivitas yang memperparah kondisi lingkungan,” tambahnya.
Maraden menegaskan bahwa upaya mitigasi dan pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas nasional, terutama di daerah-daerah yang rentan seperti Sumatera. Ia juga mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam.
Dengan dorongan ini, Maraden Sinaga berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis dan terukur, demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Sumatera.(Frens)
.png)
