 |
| Ket.Foto. Hiras Gumanti Tampubolon, Ketua Komisi I DPRD Tebing Tinggi, Fraksi PDI Perjuangan |
Tebing Tinggi, (KLIIK.ID) - Ketua Komisi I DPRD Kota Tebing Tinggi, Hiras Gumanti Tampubolon, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional. Desakan ini disampaikan kepada Kliik.Id melalui sambungan seluler, Sabtu (5/12/2025) menyusul semakin meluasnya dampak kerusakan, banyaknya korban terdampak, serta rusaknya infrastruktur vital di sejumlah daerah.
Diketahui, banjir besar dan longsor melanda sejumlah wilayah seperti Medan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Sibolga, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Bencana serupa juga menghantam Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan beberapa provinsi lain di Indonesia.
Korban jiwa akibat gelombang banjir dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatra terus bertambah. Berdasarkan data resmi BNPB per 5 Desember 2025, total sudah 836 orang meninggal, 509 orang hilang, dan sekitar 2.700 orang luka-luka.
Dari angka itu, di provinsi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 311 korban meninggal. Selain itu, kerusakan meluas, misalnya lebih dari 10.500 rumah rusak bahkan rata dengan tanah dihantam banjir dan longsor, serta ratusan fasilitas umum—termasuk jembatan, bangunan publik dan fasilitas sosial—terdampak parah.
Hiras Gumanti menegaskan bahwa bencana yang terjadi bukan lagi berskala lokal atau regional, namun sudah menyentuh level krisis yang membutuhkan intervensi penuh dari pemerintah pusat.
“Kerusakan yang terjadi di Sumatera tidak lagi bisa ditangani oleh pemerintah daerah sendiri. Skalanya besar, korban banyak, kerusakan lingkungan parah. Pemerintah pusat harus menetapkan ini sebagai bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh,” tegas Hiras Gumanti.
"Salah Satu tujuan ditetapkannya Bencana Banjir menjadi Bencana Nasional adalah agar pemberian bantuan kepada korban dapat maksimal dilakukan. Mengingat kemampuan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota sangat minim saat ini dampak dari efisiensi yg dilaksanakan pemerintah pusat. Biaya tak terduga (BTT) yang dianggarkan sangat tidak mencukupi utk memberikan bantuan kepada korban. Karena itu diharapkan Pemerintah Pusat memberikan bantuan berupa modal kerja bagi korban yg sangat terpuruk ekonominya, seluruh harta bendanya hancur dihantam bencana banjir dan trauma korban bisa berkurang," tambah Hiras melalui sambungan WhatsApp kepada media.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas kerusakan alam di daerah yang terdampak banjir dan longsor. Ia menilai, dalam banyak kasus, bencana diperparah oleh aktivitas manusia yang merusak lingkungan, seperti penggundulan hutan, alih fungsi lahan, dan aktivitas tambang ilegal.
“Kami meminta aparat terkait mengungkap apa penyebab sebenarnya. Jangan hanya melihat bencana sebagai kejadian alam semata. Jika ada pihak-pihak yang merusak alam dan menyebabkan banjir serta longsor, harus ditindak. Ini menyangkut nyawa rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan dengan dua langkah: penanganan darurat untuk korban serta langkah hukum dan penataan lingkungan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Hiras Gumanti juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendukung upaya pemerintah dalam penanganan bencana serta pemulihan lingkungan.
Dengan meningkatnya intensitas curah hujan dan kondisi alam yang semakin rentan, ia menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat demi keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup di Sumatera.(Frens)
.png)
