Notification

×

Butuh 700 M Normalisasi Sungai di Sergai dan Tebingtinggi, DPRD Sumut Akan Dorong Menteri

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:07 WIB Last Updated 2021-12-07T14:19:04Z
RDP Komisi D DPRD Sumut bersama pihak BWSS-II
MEDAN (Kliik.id) - 
Setelah mendapat rekomendasi pencopotan jabatan dari DPRD Sumatera Utara (Sumut) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 1 Desember lalu, akhirnya Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS-II) Maman Noprayamin berinisiatif hadir dalam Rapat RDP di Komisi D DPRD Sumut, Selasa (7/12/2021).

Sebelumnya sempat ramai di media terkait rekomendasi Komisi D DPRD Sumut yang meminta supaya Kepala BWSS-II dicopot dari jabatannya karena sudah 3 kali diundang RDP selalu tidak hadir dan hanya diwakilkan, kemudian juga sulit diajak komunikasi dan koordinasi.

"Awalnya kami sudah tidak mau mengundang dan tidak berharap lagi kehadiran Kepala BWSS-II dalam Rapat Komisi D, tapi atas inisiatif dan keinginan dari BWSS-II yang menyatakan kesiapannya untuk hadir ke komosi D, kami siap menerima kehadiran mereka," ujar Ketua Komisi D DPRD Sumut Delpin Barus.

Delpin mengatakan, sebagai wakil rakyat dirinya harus mengetahui bagaimana penanganan banjir di Sumut, terutama banjir di Serdangbedagai (Sergai) dan Kota Tebingtinggi yang sudah merendam rumah-rumah warga selama sebulan lebih.

"RDP ini sangat penting bagi kami untuk menjelaskan kepada rakyat. Karena kewenangan persoalan sungai-sungai besar di Sumut yang mengakibatkan banjir itu dibawah BWSS-II. Seperti Sungai Padang yang membelah kota Tebingtinggi dan Sungai Belutu yang membelah Kecamatan Sei Rampah, Sergai.

"Setiap kami turun ke dapil, masyarakat selalu bertanya bagaimana penanganan banjir ini. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menangani banjir ini, dan bagaimana upaya wakil rakyat. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BWSS-II apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang," kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Kepala BWSS-II Maman Noprayamin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadirannya dalam RDP sebelumnya.

Menurut Maman, ini bukan karena disengaja, tapi karena ada tugas lain terkait banjir yang harus ditangani. Melalui RDP tersebut, Maman sudah menyampaikan rencana program BWSS-II dalam penanganan banjir di Sumut, terutama rencana normalisasi di Sungai Padang dan Sungai Belutu.

Menurut Maman, dibutuhkan sekitar Rp700 milyar untuk penanganan konstruksi guna mencegah banjir di kedua sungai tersebut.

"Kami butuh kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder utamanya DPRD Sumut untuk mendorong dan mendukung agar anggaran yang kami usulkan ke Pak Menteri dan DPR RI ini dapat disetujui," ungkap Maman saat RDP.

Menyahuti rencana program dan permohonan BWSS-II, Komisi D DPRD Sumut akan mendukung upaya BWSS-II dalam penanganan banjir ini.

"Untuk kepentingan rakyat, kami siap. Kami akan dorong dan dukung ke Pak Menteri supaya anggaran penanganan banjir ini diprioritaskan," tegas Delpin.

Di akhir RDP, BWSS-II berjanji akan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi agar berbagai rencana program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. (Rls)
×
Berita Terbaru Update