 |
| Sri Mulyani Indrawati (detikcom) |
JAKARTA (Kliik.id) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti uang negara untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) jangan disalahgunakan.
Bendahara negara itu menjelaskan pandemi COVID-19 adalah situasi yang genting. Jadi, uang negara baik APBN maupun APBD harus benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
"APBN dan APBD yang bekerja luar biasa keras dalam situasi COVID seperti yang tadi saya sampaikan memang terus didesain dalam situasi yang terus fleksibel. Dalam situasi ini mungkin bisa terjadi moral hazard atau penyelewengan," katanya dalam webinar, Kamis (21/10/2021).
Dijelaskannya, meskipun di tengah pandemi ini APBN dan APBD dibuat fleksibel, di sisi lain tetap harus dikawal dan diawasi, serta dipastikan akuntabilitasnya. Lanjut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, kegiatan pemerintah harus dievaluasi dan dipantau agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.
"Jangan sampai dalam situasi yang emergensi atau kegentingan yang memaksa instrumen-instrumen yang sangat penting ini, kemudian disalahgunakan atau dilakukan langkah-langkah yang hasilnya tidak betul-betul menghasilkan perbaikan bagi masyarakat," tuturnya.
Survei pun dilakukan untuk memastikan bahwa program-program PCPEN yang menggelontorkan anggaran ratusan triliun tepat sasaran. Untungnya sejauh ini hasilnya memuaskan.
"Di bidang perlindungan sosial kita dari awal mendengar bahwa persoalan dari sisi targeting perlu untuk diperbaiki, dan dalam hal ini perbaikan dari DTKS atau target dari rumah tangga yang mendapatkan bantuan pemerintah diusahakan semakin baik, dan kita melihat memang dari survei terlihat jumlah yang menerima semakin sesuai dengan target," ujarnya.
Inklusi keuangan dengan adanya bantuan sosial, Kartu Prakerja, dan bantuan subsidi upah (BSU) telah meningkatkan jumlah rekening atau penggunaan rekening bank bagi masyarakat, terutama kelompok yang penghasilannya rendah. Diyakininya itu pasti akan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.
Kartu Pra Kerja, lanjut Sri Mulyani juga mendapatkan respons positif karena memberikan pesertanya manfaat dalam bentuk peningkatan kompetensi.
"Diskon listrik yang diberikan kepada masyarakat terutama kelompok 450 va dan 900 va memberikan juga dukungan dalam bentuk keringanan bagi masyarakat, sehingga mereka bisa tertolong," sambungnya.
Bantuan kuota internet yang diberikan kepada murid, mahasiswa maupun guru dan dosen juga membantu meringankan beban ekonomi dan membantu meningkatkan proses belajar mengajar yang selama pandemi tidak bisa bertemu secara fisik. Program itu juga meningkatkan kepuasan publik.
"Ini adalah upaya kita meskipun dalam suasana yang emergensi dan dibutuhkan fleksibilitas, pemerintah tetap akuntabel di dalam penggunaan keuangan negaranya. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat dimonitor dengan berbagai survei sehingga kita bisa mendapatkan assurance (jaminan) mengenai dampaknya," tambahnya. (Detik)
.png)
