 |
| Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat saat menyerap aspirasi pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Forum Pariwisata Kabupaten Langkat. |
LANGKAT (Kliik.id) - Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat, mengulas hambatan sektor pariwisata Sumatera Utara.
Hal tersebut dilakukan Djarot saat menyerap aspirasi pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Forum Pariwisata Kabupaten Langkat.
Menurut Djarot yang juga merupakan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini, industri pariwisata harus disiapkan guna mengantisipasi booming, pasca pandemi Covid-19 nanti.
"Sebagian besar destinasi pariwisata di provinsi ini terkendala masalah infrastruktur, salah kelola sumber daya dan carut-marutnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)," kata Djarot, Minggu (8/8/2021).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP itu menuturkan, banyaknya galian C di area sekitar destinasi wisata memperparah keadaan.
Bahan Galian Golongan C, kata Djarot seperti tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit dan lainnya banyak menimbulkan masalah.
"Terutama galian C yang tidak dianalisis secara benar dampaknya dan diberikan izin asal-asalan dengan motif tertentu. Kita akan pertanyakan pemerintah provinsi maupun daerah yang memberikan izin area penambangan itu," jelasnya.
Menurut Djarot, masalah yang ditimbulkan oleh galian C mempengaruhi masalah lingkungan hidup yang berada di sekitar destinasi wisata, oleh karenanya, perizinan mesti diperketat.
Dikatakannya, truk-truk yang memiliki tonase berlebih akibat galian c tersebut, merusak jalan-jalan yang menghubungkan destinasi wisata.
"Pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur yaitu jalan tol untuk mempermudah akses wisata, mempersingkat jarak tempuh. Akan tetapi jalan-jalan yang direct ke destinasi wisata ini banyak yang rusak. Kita akan surati pemprov mengenai ini," jelasnya.
Djarot juga mengatakan, pihaknya akan menyurati Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komisi 4 DPR RI dan instansi terkait.
"Kita akan sampaikan hasil serap aspirasi ini ke instansi terkait. Seperti pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ini. Banyak yang harus dibenahi dan harus segera diperbaiki," katanya.
Pada pertemuan yang diselenggarakan di Bukit Lawang, Kabupaten Langkat itu, hadir Anggota DPRD Sumut, Meriahta Sitepu, Penyabar Nakhe, Sugianto Makmur dan Wakil Ketua DPRD Langkat, Ralin Sinulingga. (Rls)
.png)
