Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan RSI

Rektor USU: Politik Uang dan Transaksional Bergeser ke Politik Identitas

Rabu, 16 Juni 2021 | 11:39 WIB Last Updated 2021-06-16T07:49:00Z
Rektor USU Muryanto Amin saat memaparkan materinya di seminar moderasi beragama untuk menangkal terorisme dan radikalisme.
JAKARTA (Kliik.id) - Meningkatnya fenomena radikalisme di Indonesia sejalan dengan pelaksanaan pilpres dan pilkada, seiring itu persoalan politik identitas dan sosial harmoni juga mengalami peningkatan.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin saat menjadi narasumber di seminar 'Moderasi Beragama untuk Menangkal Terorisme dan Radikalisme', di Ballroom JW Marriot, Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Seminar digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Holding Perkebunan Nusantara dan USU.

Selain Muryanto, pembicara lainnya Mantan Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Allius dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjend TNI Hendri Paruhuman Lubis.

Demikian siaran pers USU, Rabu (16/6/2021) Mengangkat materi berjudul 'Tren Gerakan Identitas, Sosial Harmoni dan Politik Lokal'.

Muryanto mengatakan, ada beberapa hal terkait sosial harmoni yang terkadang dilupakan, padahal itu adalah suatu kekuatan politik lokal dan kearifan lokal di Indonesia.

"Belakangan ini fenomena tentang politik lokal yang penelitiannya berkisar tentang uang, patronase transaksional di Indonesia, sudah bergeser kepada politik identitas. Tema ini di beberapa jurnal juga ikut bertambah terutama setelah pelaksanaan pilkada gubernur tahun 2017 dan 2018. Kenyataan ini penting dicermati, karena kalau dulu hanya tentang transaksi politik dan uang, sekarang sudah bertambah menjadi isu identitas agama," kata Muryanto.

Identitas agama ini, jelas Muryanto, terbentuk atas tiga hal, yakni teologi pembebasan, jaringan kritik dan sistem nilai. Teologi pembebasan dipahami sebagai ajaran profetik, yang berperan membangun sistem dan nilai baru.

Konsekuensinya agama menjadi media sosialisasi yang sangat penting dalam membina kerangka sosial masyarakat. Jaringan kritis adalah yang mengelola kelompok beserta tindakan yang dilakukan, termasuk upaya menarik orang lain dan memberikan saran politik agar menjadi anggota dan ikut dalam aktivitas kelompok serta melakukan politisasi di dalam anggota kelompok.

Sedangkan sistem nilai menyangkut kepentingan individu, orientasi dan identitas untuk melihat kecenderungan partisipasi politik selain posisi sosial-struktural.

"Meningkatnya aktivisme dan radikalisme agama dalam politik lokal di Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Sejak 10 tahun terakhir menjadi fenomena baru yang sangat perlu dianalisis dari deskripsi organisasi agama dan jaringannya," kata Muryanto.

Dilanjutkannya, pembahasan yang sesungguhnya menarik yaitu mengeksplorasi literatur nilai-nilai harmoni masyarakat Indonesia yang beragam. Contoh salah satu ajaran harmoni sosial di Sumatera Utara adalah dalihan na tolu yang mengajarkan keindahan harmoni tanpa latar belakang pendidikan, pangkat dan jabatan.

"Atas dasar ajaran itu, kami menemukan pemahaman yang kuat dan mendasar, meskipun tidak seluruhnya. Di antara jaringan organisasi agama, mereka yang menghargai harmoni sosial cenderung memperhatikan secara serius orang-orang yang memiliki tindakan radikalisme masa lalu," tandasnya.

Muryanto menawarkan rekomendasi di pengujung paparannya. Menurutnya, pemerintah diharuskan menyusun tindakan mencegah terjadinya pembelahan masyarakat pada periode meningkatnya kegiatan politik secara nasional dan lokal.

"Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terus-menerus tentang harmoni sosial sebagai kekuatan lokal yang tumbuh di masyarakat, untuk menerima adanya perbedaan pemikiran, sikap dan pilihan dalam proses pendalaman demokrasi," tandas doktor politik lulusan S3-nya pada tahun 2013 dari FISIP Universitas Indonesia ini.

Selain itu, lanjut Muryanto, pemerintah harus melakukan monitoring terhadap penggunaan media sosial sekaligus menyiapkan klarifikasi yang berdampak pada kesalahan pemahaman karena beragamnya cara penerimaan masyarakat.

Pemerintah perlu memperhatikan bahwa identitas agama yang muncul tidak serta merta melahirkan tindakan radikalisme, karena orang-orang yang terlibat dalam partisipasi politik itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai harmoni sosial. (Rls)
×
Berita Terbaru Update