 |
| Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Meriahta Sitepu |
MEDAN (Kliik.id) - Peningkatan sumber daya manusia (SDM) sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakatnya. Semakin baik kesehatan masyarakatnya maka semakin baik pula SDM-nya.
Setengah periode Gubernur Edy Rahmayadi memimpin Sumatera Utara (Sumut), hampir tidak ada kemajuan yang signifikan dalam memberikan pelayanan dan akses kesehatan bagi rakyat Sumut.
Bahkan kondisinya masih sangat mengkhawatirkan. Fasilitas kesehatan buruk, jumlah gizi buruk tinggi, dan angka kematian bayi dan ibu melahirkan berada peringkat kelima nasional.
Selain itu, Pemprov Sumut tampak sangat kewalahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 sehingga jumlah yang terpapar hingga saat ini tembus diangka 23.236 kasus, dengan jumlah kematian 794 orang. Padahal anggaran refocussing untuk penanganan Covid-19 sebesar 1,5 Trilyun, namun anggaran besar tersebut tak berbekas sama sekali.
Demikian hasil evaluasi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumut terhadap kinerja setengah periode Edy Rahmayadi dalam bidang kesehatan.
"Kita bisa melihat bagaimana kewalahannya Pemprovsu dalam menangani pandemi Covid-19 pada saat kasus terpapar Covid melonjak tinggi. Bahkan pada saat di awal pandemi kita pun harus menunggu waktu 2 minggu untuk mengetahui hasil test Swab, karena miskinnya fasilitas laboratorium kesehatan yang dimiliki oleh Pemprovsu," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut Meriahta Sitepu dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).
Seiring dengan fasilitas kesehatan tersebut, kata Meriahta, Pemprov Sumut juga gagal dalam menjaga dan memberikan keamanan kepada para tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid-19.
"Tercatat sudah lebih dari 600 tenaga medis, baik itu dokter, perawat dan tenaga medis lainnya terpapar Covid-19. Bahkan tidak sedikit para dokter meninggal akibat terpapar virus tersebut," ungkap Bendahara DPD PDIP Sumut ini.
Selain dalam penanganan Covid-19, pemprov Sumut juga masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat berat, yakni masih tingginya angka gizi buruk yang berakibat pada anak mengalami stunting. Begitu juga dengan angka kematian bayi dan ibu melahirkan masih cukup tinggi.
"Kita tentu sangat prihatin, karena masih ada gizi buruk di Sumut, bahkan jumlahnya masih tergolong tinggi. Tentu gizi buruk ini akan membuat jumlah stunting juga akan tinggi. Situasi ini juga dibarengi dengan masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, bahkan secara nasional Sumut menduduki peringkat kelima dari tahun ke tahunnya," ungkap Meriahta.
Situasi ini dibarengi dengan rendahnya komitmen Gubsu dalam memberikan pelayanan akses kesehatan kepada rakyat, karena alasan kenaikan iuran BPJS banyak masyarakat yang diputus bantuan untuk iuran BPJS-nya.
"Sejak Juli 2020, Pemprovsu telah menonaktifan sebanyak 240.000 pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Tentu ini sebuah keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, karena bantuan ini sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil di era pandemi ini," tutupnya. (Rls)
