![]() |
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat bertemu BWSS II di Medan. |
TEBINGTINGGI (Kliik.id) - Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi mengejar kelanjutan rencana normalisasi dan pengendalian banjir di Sungai Padang.
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menanyakan hal itu saat melakukan pertemuan dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Rabu (14/19/2020) di Kantor BWSS II Medan.
Dalam kunjungan ini, Umar yang didampingi Kadis Kominfo Dedi Siagian, Kadis PUPR Rusmiyati Harahap dan Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, diterima Kepala BWSS II Maman Noprayamin.
"Kita ingin menanyakan tindak lanjut dari program pengendalian banjir Kota Tebingtinggi. Yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah disusun sedemikian detail, tetapi pada waktu itu karena mendekatnya masa akhir Pak Jokowi, tidak jadi dikerjakan, karena program strategis nasional tersebut membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang," ujar Umar.
"Oleh karena itu hari ini kita datang kembali untuk menanyakan kapan di follow up dan kira-kira bagaimana? Tadi kita telah melakukan pertemuan dan dapat informasi bahwa ada kajian baru lagi tentang pengendalian banjir ini dengan melibatkan beberapa sungai yaitu Belawan, Deli, Percut dan Sungai Padang Tebingtinggi," lanjutnya.
Menurut Umar, nantinya ada satu kajian pembanding dengan membuat normalisasi dan penyedotan secara langsung di Sungai Padang, dibandingkan dengan membuat bendungan dan waduk, mana yang paling efektif dan efesien.
"Kalau hasilnya sudah keluar, tentunya itu yang akan dilaksanakan. Kita berterimakasih bahwa study tadi akan berakhir di Bulan Mei dan akan dilanjutkan dengan konstruksi yang merupakan satu bagian. Namun ada catatan disitu bahwa kita harus mempersiapkan lahan dengan catatan lahan tadi tentunya perlu daerah untuk berkontribusi," kata Umar.
"Kita mengharapkan kontribusi lahan ini dari kabupaten/kota dan juga provinsi nantinya termasuk dari pemerintah pusat juga ikut sharing dalam pembiayaan lahan ini," sambungnya.
Sebelum proyek ini jalan, Umar berharap ada program jangka pendek yang diminta kepada Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya tentang normalisasi dan pengerukan dari Sungai Padang, peninggian tanggul dan perbaikan pintu-pintu klep yang ada.
"Inilah yang dikatakan kepala balai akan dilanjutkan ke Jakarta supaya penanganan darurat ini bisa dilakukan sementara penanganan permanen dan jangka panjangnya dikerjakan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BWSS II Maman Noprayamin menjelaskan bahwa saat ini sedang dilaksanakan study desain oleh Kementerian terkait penanganan Sungai Padang.
Tentunya masalah krusial yang ada yaitu banjir. Banjir ini ada beberapa aspek yang harus dilihat, seperti lahan dan berbagai masalah yang terkait dengan banjir.
"Kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan kita usulkan ke Kementerian, supaya ini ada penanganan jangka pendek dan tidak mengabaikan rencana jangka panjang. Tentunya tetap berbasis dengan penanganan banjir secara makro yaitu managemen," katanya.
Terkait penyedotan Sungai Padang ke Sungai Bahilang, kata Maman, pihaknya tengah menunggu arahan dari konsultan.
"Jangan sampai investasi pemerintah terkait dengan penanganan sudetan ini nanti tidak secara utuh bermanfaat bagi masyarakat," urainya. (Rls)