Samosir, (kliik.id) – Pemerintah Kabupaten Samosir menegaskan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan keluarga melalui pelaksanaan Lomba Desa Binaan PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara, yang digelar di sejumlah kecamatan pada Jumat (05/06/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026, dengan Desa Hariara Pohan di Kecamatan Harian ditetapkan sebagai lokasi utama penilaian untuk kategori Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
Selain di Kecamatan Harian, tim monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara juga meninjau lokasi penilaian lain yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan (kategori Paar), Desa Tomok Parsaoran Kecamatan Simanindo (kategori “Aku Hatinya PKK”), Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan (kategori Tertib Administrasi), serta Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta (kategori IVA Test).
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, SE, MM, menyambut baik kehadiran tim provinsi dan menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sarana evaluasi sekaligus strategi memperluas jangkauan program pemberdayaan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Monitoring ini adalah momen penting untuk melihat sejauh mana program berjalan dan apa manfaat nyatanya bagi keluarga. Saya sangat mengapresiasi kerja keras seluruh tim TP PKK dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Ibu-ibu telah mempersiapkan ini berbulan-bulan dengan penuh semangat. Terima kasih atas dedikasinya. Harapan saya, melalui kegiatan ini, kita bisa mempererat kolaborasi dan memacu kreativitas, khususnya bagi kelompok UP2K di Desa Hariara Pohan, agar produk yang dihasilkan semakin berkualitas dan berdaya saing,” ujar Wabup Ariston.
Sementara itu, Ketua Tim II TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Boya Yanti Gultom, mengakui bahwa produk-produk unggulan yang dikembangkan kelompok UP2K Desa Hariara Pohan—seperti bandrek, keripik, dan olahan lainnya—sudah memiliki kualitas yang cukup baik. Namun, ia menyarankan agar pengembangan produk lebih dioptimalkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
“Keterlibatan mitra akan memperkuat keberlanjutan usaha, dan segala bentuk dukungan tersebut harus tertata dalam laporan yang rapi agar menjadi nilai tambah. Selain itu, kami juga mengingatkan pentingnya kelengkapan informasi pada kemasan produk, seperti sertifikasi halal dan izin edar BPOM, agar produk ini layak beredar lebih luas dan dipercaya konsumen,” tambah Boya.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dan penilaian mendalam terkait penyelenggaraan UP2K. Hasil pemantauan dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara nantinya akan dirangkai untuk menentukan nominasi dan dilakukan evaluasi menyeluruh oleh pihak provinsi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain anggota tim monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara Hairani Lubis dan Paul Simamora, Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sidauruk, Asisten II Setda Kab. Samosir Hotraja Sitanggang, Camat Harian, kepala desa setempat, serta unsur masyarakat.(InS/79)
