 |
| Pemprov Sumut akan menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM. |
Bansos yang akan diberikan Pemprov Sumut diantaranya Bansos untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, bantuan alat mesin pertanian dan bibit, bantuan untuk UMKM berupa peralatan.
Selain itu, Pemprov Sumut juga akan melakukan intervensi pasar, seperti operasi pasar. Bansos dan intervensi pasar tersebut ditujukan meningkatkan daya beli masyarakat.
Hal itu diungkapkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan Mendagri secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (5/9/2022).
Terkait rencana pemberian bansos itu, Edy meminta pendampingan aparat hukum khususnya Kejati Sumut dan Polda Sumut dalam penyaluran bansos itu.
Ia juga mengharapkan berbagai pihak terkait untuk mempercepat penyaluran bantuan. Menurutnya jangan sampai masyarakat terdampak inflasi mengalami kesulitan.
"Ini kita harus cepat, lakukan sesuai dengan job description-nya masing-masing," kata Edy.
Kemudian dalam mengendalikan inflasi, Edy Rahmayadi membutuhkan sinergi yang ketat dari seluruh pihak.
"Saya harapkan Kejaksaan Tinggi, Polda dampingi penyaluran ini, Forkopimda yang lain mesti ikut bersama-sama mengendalikan inflasi kita ini," katanya.
Selain itu, Edy juga mengharapkan Kapolda Sumut, RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/BB Achmad Daniel, Kajati Sumut Idianto, yang hadir pada rapat tersebut untuk mengimbau seluruh personelnya menanam cabai di rumah masing-masing.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar kekurangan cabai di beberapa bulan ke depan dapat teratasi.
"Saya minta tolong Pak Kajati, Pangdam, Kapolda, ASN sudah saya perintahkan seluruhnya menanam cabai minimal 10 polybag, prediksi Bank Indonesia itu Desember kita kekurangan cabai," kata Edy.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin rapat tersebut menyampaikan pemberian bantuan sosial tersebut dalam rangka kenaikan harga BBM yang akan berdampak pada inflasi.
Ada beberapa sumber dana yang bisa digunakan sebagai bantuan sosial oleh pemerintah daerah, di antaranya 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Total Dana Transfer Umum tersebut masih ada kurang lebih Rp 2,17 triliun.
Selanjutnya dari Dana Tidak Terduga (DTT). Hingga akhir tahun masih ada DTT dari seluruh provinsi kurang lebih Rp 11 triliun. DTT tersebut bisa digunakan sebagian untuk penanganan bencana dan sebagian lagi untuk penanganan dampak inflasi.
Kemudian ada dana Bansos di daerah sebanyak kurang lebih Rp 7 triliun. Serta terakhir dana desa yang belum terserap semua.
"Pengendalian inflasi jadikan isu prioritas, koordinasikan dan sinergi dengan seluruh stakeholder," kata Tito. (Rls)
.png)
