Notification

×

Iklan

Banner Iklan DPRD Tebing Tinggi

Komisi VI DPR Bentuk Panja Usut Polemik Kelangkaan Minyak Goreng

Minggu, 20 Maret 2022 | 10:21 WIB Last Updated 2022-03-20T04:26:00Z
Komisi VI DPR telah membentuk panitia kerja (panja) komoditas pangan untuk mengusut polemik kelangkaan minyak goreng. Panja akan segera bekerja pekan depan. 
JAKARTA (Kliik.id) - 
Komisi VI DPR telah membentuk panitia kerja (panja) komoditas pangan untuk mengusut polemik kelangkaan minyak goreng. Panja akan segera bekerja pekan depan.

"Sementara Komisi VI sudah sepakat bikin panja komoditas pangan untuk mendalami polemik ini. Ya sementara ini saya sebagai pimpinan komisi VI dari Gerindra akan dorong panja segera kerja minggu depan," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhamad Hekal kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).

Politisi Gerindra ini mengatakan materi yang disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di rapat terakhir kemarin tidak menjawab hal-hal yang menjadi polemik selama ini. Untuk itu, Komisi VI akan mendalami lewat panja.

"Kemarin menteri perdagangan yang pegang leading sektor di bidang ini sudah datang ke DPR dan memberikan penjelasan yang cukup mengecewakan menurut kami sehingga komisi VI sebagai mitra menteri perdagangan terpanggil untuk langsung kerja mendalami masalah ini dengan panja," ujar Hekal.

Apalagi, menurut Hekal ketika stok minyak melimpah ketika harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah dicabut. Dia menilai kondisi itu memalukan. Hekal menilai Mendag gagal mengatasi polemik tersebut.

"Kan sangat memalukan bahwa setelah dibebaskan DMO, DPO, HET dan PE, dalam kurang dari 1 hari barang melimpah yang sebelumnya langka. Dan itu semua kewenangan mendag yang gagal mengatasi situasi. Jadi kita komisi VI malu dan terpanggil untuk mendalami kinerja mitra kita," ucapnya.

F-PKS Usul Hak Angket

Fraksi PKS DPR sebelumnya mengusulkan penggunaan hak angket DPR terkait kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal. PKS juga mendorong DPR membentuk panitia khusus angket.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini membeberkan alasan pengusulan tersebut. Salah satunya, adanya indikasi pelanggaran undang-undang yang berimplikasi politik maupun hukum.

"Berbulan-bulan rakyat berteriak di mana-mana soal kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Sayangnya pemerintah seperti angkat 'bendera putih'. Menteri Perdagangan jelas mengatakan tidak bisa mengontrol harga minyak goreng akibat ulah mafia. Kebijakan pemerintah mencabut HET justru melambungkan harga minyak goreng tanpa kontrol di pasaran. Ini menunjukkan negara telah gagal," kata Jazuli, Jumat (18/3/2022). (Detik)
×
Berita Terbaru Update