Notification

×

Iklan

Sri Mulyani Ungkap Puluhan Triliun Duit Negara untuk Tol Trans Sumatera

Sabtu, 05 Februari 2022 | 13:18 WIB Last Updated 2022-02-06T03:22:39Z
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap aliran puluhan triliun uang negara untuk penyelesaian proyek Tol Trans Sumatera. (detikcom)
JAKARTA (Kliik.id) - 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap aliran puluhan triliun uang negara untuk penyelesaian proyek Tol Trans Sumatera. Dana sebesar itu untuk PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor utama Tol Trans Sumatera, dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Berapa besar PMN tersebut?

"Pada tahun 2021 Hutama Karya mendapatkan PMN sebesar Rp25,2 triliun, tahun 2022 mendapat PMN sebesar Rp 23,85 triliun untuk penyelesaian sejumlah ruas Tol Trans Sumatera," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (5/2/2022).

Salah satu contoh dari pemanfaatan PMN tersebut adalah tol Binjai-Stabat 11,8 kilometer yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (4/2/2022).

Tol Binjai-Stabat merupakan seksi 1 dari ruas tol Binjai-Langsa sepanjang 131 kilometer. Menurut catatan pemerintah, nilai proyek konstruksi tol Binjai-Langsa sebesar Rp 16,7 triliun.

Dari dana PMN tersebut, Hutama Karya akan membiayai pembanguan ruas tol selanjutnya yaitu Stabat-Tanjung Pura sepanjang 26,7 km saat ini sudah berjalan 50,3% dan ditargetkan rampung pada Februari 2023. 

Pembangunan tol Binjai-Langsa pun akan berlanjut pada ruas Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, dengan progres 9,4% dengan target rampung juga di Februari 2023.

Selanjutnya, pembangunan bagian seksi 2 yaitu Pangkalan Brandan-Kuala Simpang sepanjang 44,2 km dan Kuala Simpang-Langsa sepanjang 29,2 km yang ditargetkan rampung pada Februari 2024.

Sri Mulyani menambahkan Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN telah menyiapkan langkah-langkah penggunaan APBN PMN.

"Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN telah menyiapkan langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa APBN PMN untuk BUMN yang mendapatkan penugasan Pemerintah harus disertai dengan kontrak kinerja sehingga meningkatkan akuntabilitas," tutur Sri Mulyani. (Detik)
×
Berita Terbaru Update