Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan RSI

Catatan Akhir Tahun Repdem ke Pemprov Sumut: Minus Program-Infrastruktur Jalan Buruk

Jumat, 31 Desember 2021 | 16:39 WIB Last Updated 2021-12-31T14:54:20Z
Ketua DPD Repdem Sumut Martua Siadari.
MEDAN (Kliik.id) - 
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Sumatera Utara (Sumut) menilai sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah alias Ijeck, tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan peningkatan perekonomian rakyat.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Repdem Sumut Martua Siadari memberikan catatan akhir tahun 2021 kepada Edy-Ijeck dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).

"Tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan di saat PPKM Level I pun, tidak ada perubahan di Sumatera Utara," ujar Martua Siadari didampingi Sekretaris Hendra G Kaban dan Wakil Ketua Bidang Media dan Propaganda, M. Harizal.

Martua menambahkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan Provinsi semakin buruk dan tidak kunjung diperbaiki, tidak ada program yang berdampak signifikan untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat.

Relokasi dan Refocussing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19, dinilai Repdem Sumut lebih pada alasan. Karena untuk penanggulangan Covid-19, lebih dominan dilakukan oleh Polda Sumut dan TNI.

Pada kenyataan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bisa mengalokasikan anggaran untuk mempercantik aspal di rumah dinas dengan anggaran Rp 2 miliar.

"Aspal di areal rumah dinas Gubernur, masih sangat layak dan sangat bagus, jika dibandingkan dengan Jalan Veteran hingga jalan Titi Papan yang melintasi kawasan Marelan. Apalagi jika dibandingkan dengan Jalan Asahan yang menghubungkan Kota Siantar dengan Kabupaten Batubara," katanya.

Pertumbuhan ekonomi jika berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memang ada peningkatan sedikit, tetapi Repdem Sumut menilai, bukan karena upaya dari Pemprov Sumut, tetapi lebih pada usaha kelompok usaha dan masyarakat yang ingin agar bisnis usaha yang mereka kelola, tetap bisa bertahan di masa pandemi Covid-19.

"Buktinya, kenaikan berbagai kebutuhan masyarakat yang terjadi sejak satu minggu terakhir, tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Mereka tidak tau atau tidak punya strategi untuk mengendalikan kenaikan harga," jelas Martua.

Makin disayangkan, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur, masing-masing sibuk pencitraan seolah-olah sudah masuk masa kampanye. Akhirnya Sumut ini seperti berjalan dengan sendirinya.

Dicontohkan Siadari, Gubernur sibuk mencari perhatian masyarakat dengan tingkah dan pernyataan yang diluar kebiasaan seperti menjewer pelatih biliar, melarang pelatih olahraga berkumis, yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan.

Sedangkan, Wakil Gubernur tebar pesona tanpa membawa program yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sumut, yang mempertontonkan ketidak harmonisan diantara mereka.

"Meskipun di masa periode pemerintahan sebelumnya juga buruk, tetapi di masa pemerintah Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, jauh lebih buruk. Mudah-mudahan tidak sampai berakhir di gedung merah putih," ungkapnya.

Karenanya, DPD Repdem Sumut menuntut agar Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut untuk berhenti melakukan pencitraan semata tanpa membawa program yang berdampak signifikan pada masyarakat.

"Akan lebih baik jika Gubernur dan Wakil Gubernur pada masa masih memimpin saat ini, tidak mencari panggung masing-masing, tetapi bekerjasama untuk membangun Sumatera Utara secara utuh," pungkasnya. (Rls)
×
Berita Terbaru Update