Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan RSI

KPK Gandeng Kementerian ATR/BPN Cegah Mafia Tanah

Jumat, 15 Oktober 2021 | 15:45 WIB Last Updated 2021-10-15T11:49:06Z
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (detikcom)
JAKARTA (Kliik.id) - KPK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pengkajian setelah menerima banyaknya keluhan soal kasus mafia tanah.

Pencegahan itu dilakukan melalui kajian sistem pengelolaan administrasi penerbitan sertifikat tanah dan kajian pelayanan publik terkait pengukuran tanah untuk kepastian hukum.

Kesepakatan ini diawali pertemuan awal pada Rabu (13/10/2021) yang membahas soal kajian tindak pidana korupsi pada bidang pertanahan. Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

"Hal ini menjadi tugas monitoring terkait kajian sistem pengelolaan administrasi untuk lembaga negara dan lembaga pemerintahan," kata Lili dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/10/2021).

Lili menyebut kajian sistem pengelolaan pertanahan kali ini berfokus pada pendaftaran, pengukuran, serta penyelesaian sengketa dan konflik. Tercatat sejak 2017 hingga 2021 ada sekitar 841 keluhan terkait dengan pertanahan yang diterima KPK.

"Isu ini juga menjadi substansi yang sangat tinggi jika kita lihat, termasuk di pengadilan tipikor, PTUN, isu ini juga menjadi salah satu yang sering disengketakan," ujar Lili.

Sofyan menyambut baik upaya KPK dalam menertibkan tata kelola pertanahan ini. Dia juga setuju bahwa problematika pengelolaan pertanahan harus segera dibenahi.

"Ada dilema besar dan pengawasan yang kurang dan tidak terlalu efektif, sehingga jutaan hektar HGU dan HGB yang diberikan kurang sesuai. Tetapi kita juga tidak punya kapasitas dan mandatory untuk mengawasi," ujar Sofyan.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan kerja sama dengan dengan beberapa instansi di pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN/BUMD dalam penataan tata kelola bidang tanah sebagai salah satu upaya penyelamatan aset negara.

Lebih lanjut, Lili berharap langkah awal ini dapat menimbulkan sistem pengarsipan pertanahan didorong yang bisa terdigitalisasi.

Hal itu guna menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang supaya tidak semakin menyulitkan penegakan hukum saat proses pembuktiannya dan dapat menutup celah korupsi di sektor ini. (Detik)
×
Berita Terbaru Update