Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan RSI

PTM Terbatas di Sumut, Baskami Ginting Minta Disdik Awasi Prokes Secara Ketat

Rabu, 01 September 2021 | 16:16 WIB Last Updated 2021-09-01T11:20:50Z
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting
MEDAN (Kliik.id) - Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Baskami Ginting, mendukung sepenuhnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di kabupaten/kota per 1 September dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

Namun, Baskami meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut harus memantau sekolah-sekolah secara rutin.

"PTM kita dukung, tapi Kadisdik dan jajarannya harus rutin turun ke sekolah memastikan pelaksanaan Prokes dijalankan secara ketat," ujar Baskami dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, langkah PTM Terbatas harus ditindaklanjuti dengan gerak cepat Dinas Pendidikan Sumut dan jajarannya di kabupaten/kota untuk terus mengawasi dan mencermati kebutuhan vaksin.

"Caranya yakni harus turun ke sekolah-sekolah, bilamana ditemukan guru-guru dan siswa terpapar dan belum vaksin agar dilaporkan ke Gubsu," katanya.

Baskami juga mengingatkan Kadisdik Sumut Syaifuddin dan jajarannya, untuk tidak memberi laporan Asal Bapak Senang (ABS), jika sekolah-sekolah tidak menerapkan prokes secara ketat dan masih ada guru-guru tidak vaksin.

"Jangan sampai ada sekolah yang anak didik dan guru jadi korban karena belum divaksin, lantas dibilang sudah divaksin," tegasnya.

Baskami mengingatkan, wilayah kabupaten/kota yang masih masuk kategori zona merah Level 4, PTM ditunda sampai daerah tersebut benar-benar masuk zona hijau.

"Daerah yang zona merah harus tetap melakukan pembelajaran dengan metode daring," katanya.

Dia mencontohkan, Kota Medan dan Pematangsiantar saat ini masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Sedangkan Kabupaten Toba berstatus PPKM Level 3, harus PTM dengan prokes ketat guna mencegah penyebaran Covid-19.

Terkait ada beberapa kabupaten/kota yang belum diizinkan PTM, Baskami menyebut, perlu ada upaya sungguh-sungguh dari kepala daerah bersangkutan untuk terus menggencarkan protokol kesehatan.

"Semua aparat pemerintahan mulai dari kepala desa, lurah, camat hingga bupati/walikota diminta bahu-membahu ajak masyarakat untuk sadar bahaya Covid-19. Karena, keseriusan kepala daerah sangat dapat membantu mempercepat penanganan Covid-19," pungkasnya. (Rls)
×
Berita Terbaru Update