Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan RSI

BMS Situmorang: Putusan Praperadilan Hakim PN Balige, Tamparan Keras Bagi Pejabat Kejaksaan

Rabu, 14 Juli 2021 | 15:35 WIB Last Updated 2021-07-14T17:44:18Z
BMS Situmorang
JAKARTA (Kliik.id) - Putusan Pengadilan Negeri Balige yang mengabulkan gugatan Pra Pradilan (Prapid) atas kasus korupsi Bansos Covid-19 dengan tersangka JS dan SR mendapat reaksi keras dari para praktisi hukum, salah satunya adalah pengacara BMS Situmorang, SH.

"Selamat kepada Jabiat Sagala (JS) dan Sardo Sirumapea (SR) yang telah berhasil meyakinkan Hakim Sandro Imanuel Sijabat, SH bahwa keputusan Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Samosir tidak berdasar secara hukum," ujar BMS Situmorang melalui siaran persnya, Rabu (14/7/2021).

Selanjutnya Advokat Senior asal Kebupaten Samosir yang berdomisili di Jakarta ini menyatakan bahwa Putusan hakim muda ini tentu menjadi tamparan memalukan bagi institusi Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Sumut cq. Kejaksaan Negeri Samosir.

"Kalau masih peduli dengan marwah atau kewibawaan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, seyogianya Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Sumut cq. Kejaksaan Negeri Samosir bekerja keras untuk membuktikan bahwa Putusan Hakim Sadro Imanuel Sijabat, keliru atau tidak beralasan secara hukum," tegas BMS Situmorang.

Lebih lanjut, BMS Situmorang menjelaskan, apabila melihat pertimbangan Hakim Sandro yang mengatakan "Penetapan tersangka terlebih dahulu harus ada menyebutkan penghitungan jumlah kerugian negara yang nyata dan pasti oleh instansi yang berwenang", maka JPU Kejari Samosir hendaknya memahami dan berusaha memenuhi isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016.

SEMA tersebut berbunyi "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional."

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Balige mengabulkan gugatan Pra Peradilan yang diajukan pemohon Jabiat Sagala yang merupakan Sekda Samosir dan mantan Plt Kadis Perhubungan Pemkab Samosir, terhadap penetapan tersangkanya oleh Kejari Samosir berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-120/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 jo.

Lalu, Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-08/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 jo.

Dan, Surat Penetapan Para Tersangka Nomor: PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 32020) di Kabupaten Samosir. (Rls)
×
Berita Terbaru Update