 |
| Ketua DPR RI Puan Maharani |
JAKARTA (Kliik.id) - Pemerintah memutuskan meniadakan pemberangkatan haji tahun ini. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah tetap mengkomunikasikan dan memberi pelayanan terhadap para calon jemaah haji yang terdaftar.
"Pemerintah harus tetap melayani para calon jemaah haji yang batal berangkat. Pastikan pelayanannya baik, mekanismenya jelas jika calon jemaah meminta dananya dikembalikan," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/6/2021).
Puan memahami alasan pemerintah membatalkan keberangkatan calon jemaah Indonesia pada tahun ini. Dia meminta calon jemaah bersabar diri.
"Tapi demi keamanan dan keselamatan semua, kita masih harus bersabar. Apalagi muncul varian baru virus Corona, dan orang yang sudah divaksinasi tidak dijamin tidak tertular," ujarnya.
Lebih lanjut Puan meminta pemerintah menambah kuota haji pada tahun berikutnya. Menurutnya, hal itu bisa diupayakan dengan terus berkomunikasi secara intens dengan Arab Saudi.
"Kami berharap pemerintah Indonesia dapat berkomunikasi efektif sehingga pemerintah Arab Saudi memberi kenaikan jumlah kuota jemaah dari Indonesia bila ibadah haji sudah bisa berjalan normal," ujar Ketua DPP PDIP ini.
"Pemerintah Indonesia juga harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pada calon jemaah haji untuk menyambut musim haji selanjutnya, atau pelaksanaan ibadah haji pada saat suasana sudah kembali normal," lanjut Puan.
Sebelumnya, keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji itu dituangkan dalam Keputusan Menag No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.
"Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menag RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H 2021 M," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. (Detik)
.png)
