Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan Lekkers

Jokowi Mau Reshuffle, Siapa Saja Menteri Ekonomi yang Harus Diganti?

Rabu, 14 April 2021 | 12:37 WIB Last Updated 2021-04-14T10:34:08Z
Ilustrasi. (Foto: detikcom)
JAKARTA (Kliik.id) - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali menguat. Bahkan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan reshuffle kabinet akan dilakukan pekan ini.

Di tengah isu tersebut, kinerja para menteri selama bekerja dalam Kabinet Indonesia Maju pun disorot. Khususnya di bidang ekonomi, ada beberapa menteri yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan dan layak untuk di-reshuffle.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat, setidaknya ada lima menteri yang layak untuk di-reshuffle.

Pertama ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bhima mengatakan, membengkaknya utang negara dan defisit APBN berpotensi menghambat pemulihan ekonomi.

Oleh sebab itu, ia menilai kinerja Sri Mulyani tak memuaskan dan layak kena reshuffle.

"Jadi dianggap tidak bisa mengendalikan level defisit dan tidak bisa mengendalikan utang. Bahkan narasinya seolah-olah utang itu hak yang baik dan perlu ditingkatkan. Jadi seolah-olah tidak melihat bahwa utang itu memiliki tingkat risiko yang cukup menghambat pemulihan ekonomi dan akan menjadi beban kepada fiskal-fiskal ke depannya," kata Bhima kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).

Kedua, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Ia menilai, Ida terlalu berpihak kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya ketimbang para pekerja yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19.

"Padahal harusnya kan memprioritaskan bagaimana pekerja, hak-haknya itu diperjuangkan melalui Kemnaker, saya tidak melihat itu," urainya.

Tak hanya itu, menurut Bhima kepercayaan pemerintah terhadap Kemnaker juga kurang, melihat program Kartu Prakerja yang dinilainya menjadi ranah Kemnaker justru ada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

"Ini kan artinya ada ketidakpercayaan dari Kemenko Perekonomian atau bahkan adanya kurangnya kepercayaan dari eksekutif yang paling atas terhadap kinerja Menaker, sehingga seharusnya dilakukan oleh Menaker itu justru diambil alih oleh pihak lain, itu terlihat sekali," imbuh Bhima.

Lalu, ia juga menilai Menteri BUMN Erick Thohir layak di-reshuffle karena belum bisa melakukan rasionalisasi penugasan pemerintah untuk menyehatkan BUMN karya.

Saat ini, ia melihat hal itu belum dilakukan sehingga rasio utang terhadap ekuitas atau debt equity ratio (DER)-nya terus naik. Lalu, ia juga menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan layak di-reshuffle karena kerap kali memberikan sentimen positif yang berlebihan.

"Misalnya Tesla mau ke Indonesia, ternyata Tesla-nya ke India. Jadi lebih banyak ke narasi-narasi yang bombastis, meskipun realisasinya kecil. Termasuk juga ekonomi akan tumbuh 7% di kuartal kedua. Jadi yang seharusnya bukan bidangnya, tapi diambil alih," tutur Bhima.

Dihubungi secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan juga berpendapat ada beberapa menteri ekonomi yang layak di-reshuffle sesegera mungkin. Sama dengan Bhima, ia berpendapat yang pertama adalah Menkeu Sri Mulyani.

"Pengelolaan keuangan negara ini ugal-ugalan. Masa SILPA saja diakumulasi terus. Kalau Rp 50 triliun kan sudah bisa bikin beberapa RS dan sekolah, jadi itu sudah banyak sekali," imbuh Anthony.

Kemudian, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Menperin apa yang dilakukan? Kita tidak dengar terobosan-terobosan bagaimana meningkatkan industri tanah air, jadi tidak ada," tegas Anthony.

Selain itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo layak di-reshuffle karena belum bisa mencetak prestasi di bidang pangan meski sudah ada lumbung pangan nasional atau food estate.

Kemudian, Anthony berpendapat Menteri ESDM Arifin Tasrif juga layak reshuffle karena tidak menyesuaikan harga BBM di Indonesia dengan harga minyak dunia yang sudah turun sejak Maret 2020 lalu.

"Penurunan itu kan sudah dari Maret 2020, lalu April, Mei, Juni itu kan sudah paling bottom, paling rendah. Dan masyarakat lagi sulit, tetapi hak masyarakat dari harga BBM yang lebih murah itu tidak diberikan. Padahal konsumsi masyarakat juga sudah turun. Dan kalau diturunkan juga Pertamina tidak akan rugi. Karena itu sudah terjadi ke harga keekonomian," papar Anthony. (Detik)
×
Berita Terbaru Update