 |
| Pembukaan Musrenbang Kota Tebingtinggi resmi dibuka dengan ditandai penekanan tombol secara bersama. |
TEBINGTINGGI (Kliik.id) - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2022 Kota Tebingtinggi digelar dengan tema 'Peningkatan Perekonomian melalui Infrastruktur Pertanian, UMKM dan Pelayanan Dasar dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah mendukung Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan'.
Acara yang digelar di Balai Kartini Baru Kota Tebingtinggi, Selasa (23/3/2021) ini dihadiri Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Kepala Biro Sosial dan Kesra Setdaprov Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumatera Utara Rita Tavip Megawati, Ketua DPRD Tebingtinggi Basyaruddin Nasution, Kajari Tebingtinggi Mustaqpirin, Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso, Kasdim DS/0204 Mayor Inf Toto Riyanto mewakili Dandim, para Kepala OPD, Camat, Lurah serta tokoh masyarakat dan agama.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada Rita mewakili Gubernur dan para OPD dari Provinsi yang telah datang.
Hal ini, kata Umar, tentunya menambah khasanah dari Musrenbang dapat terlaksana sebaik-baiknya.
"Musrenbang kali ini adalah Musrenbang tahun terakhir dari pada RPJM kota Tebingtinggi tahun 2017-2022. Di tiga tahun terakhir, dimulai tahun 2020 dan sampai tahun 2022, ada satu kejadian luar biasa, yang mana terjadi musibah bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19. Akibatnya, banyak terjadi pergeseran-pergeseran biaya yang kita fokuskan untuk mencapai target, bergeser menanggulangi Pandemi Covid-19. Kedua dengan adanya pandemi Covid-19, postur APBD kita mengalami perubahan signifikan. Kalau dulu APBD kita 84 persen dari pusat, 16 persen dari PAD kita, sekarang transfer pusat tinggal 80 persen bukan kerena kuat PAD kita tapi karena digunakan anggarannya untuk penanganan Covid-19," ujar Umar.
"Olah karena itu di 2022 harus menyiapkan dan mengantisipasi tentang tetap berlakunya masalah pandemi Covid yang perlu kita amati kita cermati, yang perlu kita siapkan. Masalah kesehatan masyarakat dapat segera kita jaga," sambungnya.
Umar juga menjelaskan bahwa penganggaran saat ini memperhatikan momen menjelang pemilu serentak nantinya bahwa Pemerintah Pusat sudah menyampaikan agar Pemerintah Daerah menyusun program kegiatan menjelang pemilu berikut dengan penganggarannya.
Umar mengatakan, tahun 2024 semua program strategi nasional akan selesai. Terkait hal itu, Umar memastikan bahwa usulan program pengendalian sungai sudah diusulkan agar menjadi program nasional.
"Upaya-upaya dalam rangka membangkitkan ekonomi terus digalakkan terkhusus UMKM Kota Tebingtinggi melalui upaya digitalisasi," katanya.
Ketua DPRD Basyaruddin Nasution menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang sudah melaksanakan rangkaian kegiatan Musrenbang dari tingkat bawah sampai terjadi Musrenbang tingkat kota pada hari ini dan seluruhnya melibatkan DPRD.
"Kami ada beberapa yang disampaikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan. Ada perhatian kegiatan kita semua. Pertama pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua, memperhatikan jaringan pengaman sosial. Ketiga, memperhatikan kesediaan pangan di masyarakat. Harus menjadi fokus perhatian kita masing-masing, khususnya kota Tebingtinggi," ucap Basyaruddin.
"Kami mendukung sepenuhnya, kami berharap bahwa Musrenbang ini menjadi suatu dasar untuk melaksanakan pembangunan di tahun 2022 nanti. Mungkin tahun 2022 Pak Wali akan berakhir masa jabatan, tapi hati, perhatian dan pikiran beliau tidak akan berakhir untuk kota Tebingtinggi, tetap memberi perhatian kepada kota yang kita cintai," ungkapnya.
Sementara, Kepala Biro Sosial dan Kesra Setdaprov Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumut Rita Tavip Megawati menjelaskan, Musrenbang ini memiliki makna sangat penting dan strategis, sehingga tercapainya kesepakatan terhadap rancangan RKPD tahun 2022 yang telah disusun, mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
"Pertama, merupakan penajaman dari visi dan misi. Kedua, secara formal menjadi landasan penyusunan APBD oleh kepala daerah dan disepakati bersama dengan DPRD. Ketiga, secara operasional memuat anggaran untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yang akan ditetapkan kepala daerah masing-masing. Keempat, secara faktual menjadi instrumen untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah," tutup Rita Tavip.
Acara pembukaan Musrenbang resmi dibuka dengan ditandai penekanan tombol secara bersama. (Rls)
