Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan Lekkers

Pemprov Sumut Abaikan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 10 Maret 2021 | 10:01 WIB Last Updated 2021-03-10T03:30:52Z
Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Meryl Rouli Saragih
MEDAN (Kliik.id) - Tenaga, pikiran dan anggaran yang dikeluarkan untuk Reses dan kunjungan kerja anggota DPRD akan sia-sia bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tidak menampung semua aspirasi yang diserap anggota DPRD dari masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

"Kami anggota DRPD Sumut telah melakukan tugas menjemput aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Setiap reses tentu membutuhkan sumber daya dan sumber dana yang tidak sedikit. Semua itu akan sia-sia bila berbagai aspirasi yang kami serap dari masyarakat tidak ditampung oleh pemerintah," ujar Meryl.

Lebih lanjut, wanita muda yang terpilih sebagai anggota DPRD Sumut melalui Dapil II (Medan B) ini menyatakan bahwa sebagai anggota DPRD selain berfungsi mengawasi kebijakan pemerintah, membuat anggaran dan membuat Peraturan Daerah (Perda), juga berkewajiban menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah.

Salah satu mekanisme menyerap aspirasi tersebut melalui kegiatan reses dan kunker yang menelan anggaran tidak sedikit. Bila aspirasi tersebut tidak ditampung oleh pemerintah dalam anggaran tahun berjalan, maka sesungguhnya pemerintah telah dengan sengaja tidak memandang dan tidak menghargai wakil rakyat.

"Kami sebagai anggota DPRD bisa dinilai oleh masyarakat tidak bekerja dan tidak peduli kepada setiap aspirasi masyarakat, padahal kami telah menyampaikan semua aspirasi tersebut melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dan dalam bentuk bantuan-bantuan sosial. Akan tetapi Pemprov Sumut sebagai pengguna anggaran yang harusnya mengeksekusi semua aspirasi tersebut tidak mau menampungnya," tegas Meryl.

Menurut Meryl, banyak pokok pikiran (pokir) yang disampaikan oleh DPRD tidak terealisasikan, bahkan ada tidak satupun usulan dewan yang direalisasikan.

Pokir itu, kata Meryl, sesungguhnya adalah alokasi anggaran untuk pembangunan disemua lini pemerintahan yang sifatnya harus diperjuangkan oleh wakil rakyat, baik itu infrastruktur, ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya.

"Setiap kita ke masyarakat masalah yang disampaikan itu-itu saja, berarti aspirasi masyarakat yang kami usulkan ke Pemprovsu tidak direalisasikan. Padahal kita sudah menyampaikan pokok pikiran (pokir) hasil dari setiap kami reses dan kunker ke Pemprov Sumut," tegas Meryl lagi.

Selain itu, Meryl menyatakan bahwa banyak aspirasi anggota DPRD yang tidak tertampung di APBD menunjukkan bahwa Pemprov Sumut tidak memiliki visi dalam membangun Sumut.

"Pemprov Sumut sepertinya ingin jalan sendiri dan bisa melakukannya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami makna dari trias politika," katanya.

"Ingat, APBD itu bukan hanya gawean eksekutif, tapi legislatif juga punya hak anggaran," sambungnya.

Untuk membangun suatu daerah, lanjut Meryl, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, legislatif, masyarakat dan stakeholder lain.

"Tanpa sinergi tersebut mustahil Sumut ini akan maju. Sehabat-hebatnya seorang Gubernur tidak bisa bekerja sendirian, oleh karena itu perlu bergandeng tangan dengan berbagai pihak, terutama dengan kami anggota dewan," tutup Meryl. (Rls)
×
Berita Terbaru Update