Notification

×

Iklan

Iklan

Dapat Dukungan Lagi, Umar Zunaidi Jelaskan Cikal Bakal Rencana Bangun UIN-SU di Kota Tebingtinggi

Senin, 15 Februari 2021 | 19:04 WIB Last Updated 2021-02-15T14:58:20Z
Pernyataan dukungan pembangunan UIN-SU di Kota Tebingtinggi.
TEBINGTINGGI (Kliik.id) - Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan terus menerima dukungan pembangunan UIN-SU di Tebingtinggi.

Kali ini dukungan datang dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam (KAHMI) Kota Tebingtinggi.

Dukungan diberikan Senin (15/2/2021) di Balai Kota Tebingtinggi. Turut hadir, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bambang Sudaryono dan Kadis Kominfo diwakili Kabid Komunikasi Iswan Suhendi.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Umar menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tebingtinggi ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Menurut Umar, semua adalah untuk meningkatkan kualitas SDM di Kota Tebingtinggi dan biaya murah Pendidikan Tinggi serta mampu menghidupkan ekonomi.

"Saya jelaskan, pertama, awalnya dulu kita diperkenankan waktu zaman Otonomi Daerah, untuk membuka Pendidikan Tinggi, maka berjalanlah Akademi Kebidanan, tapi tahun 2014 muncul Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang menyatakan pendidikan dibagi Pendidikan Dasar TK sampai SMP diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, tingkat SMA, SMK, SLB diselenggarakan Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi urusan Pemerintah Pusat. Maka muncul ketentuan 3 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, yang menyatakan Akademi Kebidanan itu dibatasi masa operasinya sampai pada tahun 2020, setelah itu Akbid tidak boleh beroperasi," ujar Umar.

"Kita punya aset dan sayang kalau tidak kita manfaatkan. Kita butuh Pendidikan Tinggi, kalau bisa Negeri, maka kita mendatangi Universitas Sumatera Utara. Silahkan pakai kampus kita, di Tebingtinggi di luar kampus utama, Rektor dan Wakil Rektor menerima, mereka sambut dan mereka melakukan kajian, 3 bulan sesudah kajian, mereka menyatakan tidak mampu membuka di Tebingtinggi dengan alasan keterbatasan personal dan keterbatasan untuk operasional. Kita datangi Kementerian Kesehatan, kalau bisa dibuatlah Poltekkes di Kota Tebingtinggi. Mereka menyatakan pertama, keterbatasan dana, dalam keadaan kondisi Covid-19 ini tak usah urus Poltekkes, urus kesehatan saja kami sudah kalang kabut. Kita berpikir, siapa saja yang negeri, kita koordinasi dengan Universitas Islam Negeri, tapi yang menentukan Kementerian Agama, kita pergi ke Kemenag, mereka menyatakan oke, tapi mereka minta buat jadi satu sertifikatnya supaya kami bisa membangunnya, maka kita buat letter of intent kepada Kemenag," ucap Umar.

"Kita minta Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), supaya tidak nanti UIN yang dibuka Sekolah Agama, yang di Tebingtinggi sudah banyak, FKM oke, kami sepakat. Oleh karena itu, dibentuklah tim berapa besar aset yang mau diserahkan, ternyata aset yang mau diserahkan 15 Milyar, di atas 5 Milyar berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri harus mendapat persetujuan DPRD, sebenarnya aset lebih dari 18 Milyar, tapi 3 Milyar mereka tidak terima. Dan sudah diekspos UIN ke DPRD, bukan 1 Fakultas tapi 2 Fakultas, dan menjadi kampus V UIN. Kalau memungkinkan dikembangkan mereka akan mengembangkan fakultas lain," sambungnya.

Mengapa ini harus dihibahkan? Menurut Umar, karena tak mungkin dibangun UIN kalau tak dihibahkan tanahnya, tak boleh mereka membangun diatas tanah yang bukan milik mereka.

Menurut Umar, Pendidikan Tinggi Negeri penting ada di Tebingtinggi. Kedua bagi masyarakat ekonomi lemah, bisa kuliah disitu, dapat prioritas melalui jalur undangan.

"Yang bangun UIN adalah Pemerintah Pusat dan pengguna anggarannya UIN bukan Pemko Tebingtinggi. Oleh karena itu kalau saya serahkan sama swasta mungkin menjadi perhatian, ada komersil disitu, ini Negara untuk Negara," kata Umar.

"Nanti kalau sudah ada S1 mungkin S2 mereka buka disini. Itulah yang saya sampaikan. Kalau dibilang aset, Kota Tebingtinggi APBD dari pusat 85 persen hanya 15 persen yang kita sanggup kelola tiap tahun. Hibah bukan untuk kepentingan swasta, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, untuk kepentingan pendidikan, itu yang saya sampaikan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, ICMI, DMI dan KAHMI setuju dan mendukung penuh akan hal ini, ditandai dengan penyerahan dokumen pernyataan dukungan bangun UIN-SU di Kota Tebingtinggi. (Rls)
×
Berita Terbaru Update