Notification

×

Iklan

Iklan

Jokowi: Kalau UU ITE Tak Bisa Beri Keadilan, Saya Minta DPR Revisi

Senin, 15 Februari 2021 | 21:59 WIB Last Updated 2021-02-15T17:44:55Z
Jokowi
JAKARTA (Kliik.id) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang banyak disorot. Jokowi mengatakan bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini," kata Jokowi seperti dilihat dalam Channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2/2021).

Hal itu disampaikan Jokowi saat pengarahan kepada Peserta Rapim TNI-Polri. Dia mengatakan revisi bakal diajukan untuk menghapuskan pasal-pasal yang dianggap sebagai 'pasal karet'.

"Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini, revisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ucapnya.

Dia mengatakan ruang digital di Indonesia harus tetap dijaga. Menurut ruang digital harus tetap bersih dan sehat.

"Saya minta kepada TNI dan Polri untuk menjadi institusi yang semakin profesional dan bekerja secara sinergis. Jadilah organisasi modern dengan tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel, yang bebas dari tindak pidana korupsi, teguh pada Pancasila, manfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bekerjalah sekali lagi secara sinergis untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara," tuturnya.

Dia mengatakan profesionalitas dan sinergi TNI-Polri penting demi menjaga kekuatan bangsa. Menurutnya, TNI-Polri harus bersinergi untuk membuat warga terus bisa berinovasi demi Indonesia maju.

"Profesionalitas dan sinergitas antara TNI dan Polri akan menjadi penjaga kekuatan dan inovasi bangsa menuju Indonesia maju," ujar Jokowi. (Detik)
×
Berita Terbaru Update