Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan Lekkers

Ahok Selidiki 2 Kontrak LNG Pertamina yang Diduga Bermasalah

Selasa, 12 Januari 2021 | 21:08 WIB Last Updated 2021-01-12T14:43:00Z
Basuki Tjahaja Purnama
JAKARTA (Kliik.id) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengendus hal yang tidak beres dalam kontrak jual beli gas alam cair (LNG) yang dilakukan perusahaan.

Mengutip CNBC Indonesia, Selasa (12/1/2021), Pertamina memiliki dua kontrak jual beli LNG yang diduga bermasalah. Salah satunya perjanjian dengan dengan Anadarko Petroleum Corporation pada Februari 2019.

Dalam perjanjian itu Pertamina akan membeli LNG dari Mozambik LNG1 Company Pte Ltd, entitas penjualan bersama yang dimiliki Mozambik Area 1 co-venturer. Perjanjian itu berlaku untuk 1 juta ton LNG per tahun (MTPA) dengan jangka waktu 20 tahun dan direncanakan mulai dipasok pada 2024 mendatang.

Ahok mengatakan, pihaknya memang tengah melakukan audit internal untuk perjanjian jual beli LNG Pertamina yang bermasalah itu.

"Kami sedang nunggu hasil internal audit," ungkapnya.

Ahok juga mengakui akan dua kontrak perjanjian jual beli LNG yang tengah diaudit. Namun dirinya enggan menjelaskan secara rinci.

"Kami periksa dua kontrak. Nanya ke Corcom (Corporate Communication Pertamina) saja," ujarnya.

Sebagai kilas balik, PT Pertamina (Persero) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian LNG dari Mozambik LNG1 Company Pte Ltd, yang merupakan entitas penjualan bersama yang dimiliki dari Mozambik Area 1 co-venturer.

Perjanjian jual beli tersebut untuk satu juta ton per tahun (MTPA) dengan jangka waktu 20 tahun, dan akan dimulai pada 2024 mendatang.

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina periode saat itu yang dijabat oleh Basuki Trikora Putra sempat menuturkan, pembelian LNG dari Mozambik ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengantisipasi kekurangan pasokan gas di dalam negeri.

"Itu kan kami sesuaikan dengan rencana kebutuhan di domestik. Di 2024 itu kan kita memang terjadi kurang, sampai 2030 masih akan terjadi defisit, jadi prioritas untuk domestik. Jadi memang pengembangan proyek kilang dan juga untuk listrik nantinya kita masih butuh tambahan (gas), dan berharap proyek-proyek domestik berjalan lancar," ujarnya, Jumat (1/3/2019) lalu. (Detik)
×
Berita Terbaru Update