 |
| Calon Wali Kota Medan nomor urut 2 Bobby Nasution mengunjungi warga. |
MEDAN (Kliik.id) - Calon Wali Kota Medan nomor urut 2 Bobby Nasution mengunjungi warga di Lingkungan I, Teladan Barat, Medan Kota, Minggu (8/11/2020). Di sana Bobby disambut meriah dengan yel-yel yang diubah dari lagu anak-anak.
"Disini menang, disana menang, dimana-mana bang Bobby menang. Di sini menang, di sana menang, dimana-mana bang Bobby menang. Ayo pilih bang Bobby, ayo pilih bang Bobby, ayo pilih bang Bobby, ayo pilih," ujar warga.
Bobby terlihat antusias mendengarkan sambutan warga dan langsung menyerap aspirasi masyarakat.
Diantaranya keluhan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Anak-anak tidak sekolah sehingga menjadi nakal.
Warga juga menanyakan cara mendapatkan PKH dan masalah uang kuliah.
Dari warga millenial, Hafiz Fauzan Nasution bertanya soal langkah yang dilakukan Bobby-Aulia dalam penyediaan lapangan pekerjaan.
"Lantaran di dimasa pandemi Covid-19 sangat susah lowongan kerja," jelas Hafiz.
Menjawab warga, Bobby Nasution menjelaskan masalah pendidikan sebenarnya bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah kota (Pemko) Medan, namun harusnya Pemko memberikan solusi kepada masyarakat terkait masalah yang dihadapi.
"Seperti masalah paket internet, harusnya dicarikan solusi. Makanya, jika 2021, sekolah tidak tatap muka langsung, target kita per kecamatan ada sudut literasi. Di sana nanti ada ruang baca, ruang belajar, internet gratis, sehingga anak bisa sekolah tatap muka dengan guru," ungkapnya.
Dikatakan Bobby, Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, harusnya di manapun warga berdiri dan membuka handphone, tak perlu lagi lihat jaringan.
"Harusnya sudah ada wifi. Begitu juga taman dan ruang terbuka hijau di Kota Medan. Medan harusnya sudah digitalisasi," ungkapnya.
Untuk itu, sambung Bobby, perlu kreativitas pemimpin untuk mensiasati masalah pandemi Covid-19 ini. Diantaranya menyediakan hotspot wifi di tengah-tengah masyarakat.
Begitu juga masalah PKH, imbuh Bobby, Medan dengan penduduk lebih dari 2,4 juta, tapi yang dapat PKH hanya 180 ribu jiwa atau tidak sampai 10 persen.
"Meski PKH merupakan kebijakan pusat, harusnya Medan punya kebijakan turunannya. Kalau tidak bisa menambah kuota, ada kebijakan terbaik dari Pemko Medan," tuturnya.
"Makanya nanti harus diperbaiki pendataan, ke depannya akan kita data ulang. BPJS harusnya sudah gratis, makanya kita data ulang," sambungnya.
Selain itu, Bobby juga mengaku punya program memotong jalur birokrasi administrasi pemerintahan, yakni dengan memperkuat digitalisasi di Pemko Medan.
Ia mengaku akan memberdayakan masyarakat menjadi UMKM untuk menggerakkan ekonomi. Sehingga warga tidak perlu lagi mencari pekerjaan, tapi menjadi wirausaha. (Rls)
.png)
