Pertemuan ini menjadi forum koordinasi penting untuk mengevaluasi pemanfaatan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas peluang peningkatan alokasi dukungan anggaran bagi Kota Tebingtinggi ke depan.
Dalam sambutannya, Sekda Erwin Suheri Damanik menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, momentum ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif tingkat provinsi.
"Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tebingtinggi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara terus diperkuat, sehingga berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian melalui dukungan anggaran provinsi," ujar Erwin sembari menyampaikan salam hangat dari Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih dan Wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan.
Berdasarkan evaluasi Pemko Tebingtinggi, Erwin memaparkan bahwa dukungan APBD Provinsi Sumut pada tahun 2025 masih sangat terbatas.
Tercatat baru dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapatkan dukungan APBD Provinsi Sumut, yakni Dinas Sosial serta Dinas Ketenagakerjaan.
Sementara itu, sejumlah OPD vital lainnya seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, hingga Badan Kesbangpol belum memperoleh alokasi anggaran dari provinsi.
Erwin merinci, bantuan dukungan APBD yang diberikan kepada Dinas Sosial berupa program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 34 penerima manfaat yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bantuan tersebut meliputi peralatan usaha pembuatan kue, menjahit, dan pangkas rambut.
Sedangkan kepada Dinas Ketenagakerjaan, Pemprov Sumut mengalokasikan bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 201 pekerja rentan.
Erwin berharap dukungan dari pemerintah provinsi dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, baik melalui penambahan kuota penerima manfaat maupun perluasan program.
"Kami berharap ada perluasan jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Pelatihan berbasis sektor energi, pertambangan, hingga pengembangan UMKM sangat dibutuhkan untuk membuka peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat Tebingtinggi," ungkapnya.
Selain fokus pada pengembangan SDM, Erwin juga memaparkan potret kondisi fiskal Kota Tebingtinggi yang saat ini masih memiliki keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu, intervensi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat penting.
"Dengan keterbatasan fiskal yang ada, kami sangat membutuhkan dukungan Pemprov Sumut, terutama dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan bagi pekerja rentan, serta penguatan kapasitas ekonomi daerah secara menyeluruh," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Sumut Dapil IV, Sugiatik, menjelaskan bahwa kunker ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap realisasi APBD Provinsi di daerah.
DPRD ingin memastikan seluruh program yang dibiayai provinsi benar-benar berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Sugiatik juga menyoroti masih rendahnya serapan anggaran pada sejumlah program, termasuk pengembangan UMKM, sehingga perlu dilakukan evaluasi bersama agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Perlu ada evaluasi bersama agar alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Kami juga mendorong kolaborasi yang lebih erat agar usulan-usulan pembangunan dari Pemko Tebingtinggi bisa diperjuangkan secara maksimal dalam pembahasan anggaran provinsi mendatang," tegas Sugiatik.
Usai berdiskusi di Balai Kota, rombongan DPRD Sumut langsung bergerak melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah titik program yang dibiayai APBD Provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kepala DPMPTSP Nina Zahara, Kadis Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kadis Ketenagakerjaan dan Perindustrian Zahidin, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Denni Saragih.
Kemudian, Kadis Kesehatan Fitri Sari Saragih, Plt Kepala Bappeda Sanulita Viviana, Plt Kadis Sosial Tigahara Hasibuan, Kabag Pemerintahan Risky Safitri, Kepala BPKPD Sri Imbang, serta Kadis Perdagangan Marimbun Marpaung. (Red)
