 |
| Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih. |
Demikian diungkapkan Ratama Saragih melalui rilis tertulisnya kepada wartawan, Selasa (6/1/2025).
"Tentu masyarakat Kota Tebingtinggi mengetahui bahwa, Visi dan misi Wali Kota Tebingtinggi sebagai janji politiknya adalah 'Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya', dengan Misi utama meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi inklusif, tata kelola pemerintahan, ketahanan sosial religius, kesejahteraan ASN/non-ASN serta pelayanan publik yang transparan dan efisien untuk mewujudkan Kota Tebingtinggi yang lebih baik melalui program-program pembangunan yang fokus pada kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujar Responder BPK RI ini.
Selanjutnya, Ratama juga memaparkan secara gamblang hubungan pembangunan Pujasera dengan Visi dan Misi Wali Kota Tebingtinggi yakni:
1. Peningkatan ekonomi kerakyatan
Pujasera menjadi wadah bagi pedagang kecil (UMKM) untuk berjualan, memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja, sejalan misi memperkuat ketahanan ekonomi.
2. Pariwisata kuliner dengan potensi wisata kuliner Tebingtinggi (seperti Lemang), Pujasera bisa menjadi destinasi baru yang menarik wisatawan dan mendukung sektor jasa.
3. Kualitas hidup dan tata kelola penataan pedagang di Pujasera yang modern juga mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan keindahan kota, menciptakan ruang publik yang nyaman dan bersih.
"Oleh karena itu pembangunan Pujasera adalah implementasi dari misi Wali Kota Tebingtinggi untuk memajukan ekonomi, mensejahterakan rakyat dan memperindah kota, yang semuanya mengarah pada visi utama yaitu, mewujudkan Tebingtinggi yang maju, religius, makmur dan sejahtera," jelasnya.
Ratama juga menyayangkan adanya kontroversi di DPRD Kota Tebingtinggi terkait pembangunan Pujasera Masjid Agung tersebut. Dia meminta DPRD tidak membuat kegaduhan.
"DPRD tidak boleh melakukan kontroversi, jangan bikin kegaduhan, bahkan mengadu domba antara legislatif dan eksekutif yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sehingga membuat warga menjadi krisis kepercayaan kepada Pemerintahan Kota Tebingtinggi," ungkap Ratama.
DPRD Tebingtinggi, kata Ratama, sebagai bagian dari Forkompida harus menselaraskan dan mendukung program pemerintahannya, bukan mengeluarkan pernyataan yang tidak membangun.
"Keputusan yang diambil di dalam DPRD haruslah bersifat kolektif dan kolegatif serta memenuhi konstitusi," pungkasnya. (Red)
.png)
