 |
| Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Chairil Mukmin Tambunan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Utara. |
Acara yang berlangsung di Hotel Santika, Medan pada Rabu (12/11/2025) ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Provinsi Sumatera Utara (Provsu), para Kepala Daerah se-Sumut, Kapolres, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Sumut, serta tamu undangan lainnya.
Wakil Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Sosial dan perwakilan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota Tebingtinggi.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mayjen TNI Heri Wiranto, menyampaikan data penting mengenai proyeksi kependudukan nasional.
"Jumlah penduduk Indonesia pada semester I tahun 2025 diproyeksikan sebanyak lebih dari 286 juta jiwa. Pendataan KTP elektronik sudah mencapai 96,54%. Namun, ada catatan penting bahwa Sumatera Utara memiliki persentase penduduk tertinggi, yaitu 21,83% dari total jumlah penduduk Indonesia," ungkap Heri Wiranto.
Tingginya jumlah penduduk di Sumatera Utara tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
"Artinya, 21,83% masyarakat Indonesia berada di Sumatera Utara. Jumlah penduduk yang tinggi ini perlu menjadi atensi kita bersama, mengingat hal ini juga berdampak pada risiko ketimpangan sosial yang harus diantisipasi dan diselesaikan melalui langkah strategis," katanya.
Heri menjelaskan, meskipun urusan data kependudukan secara spesifik berada di bawah tugas Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenko Polhukam bertugas mendorong, mengawal, dan mengkolaborasikannya.
Tujuan utama Rakor ini, menurut Heri, adalah mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan basis data yang akurat (berdasarkan desil) dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara optimal.
"Kegiatan ini sangat penting untuk memvalidasi dan merapikan data tersebut. Harapannya, ke depan data akan lebih akurat dan dapat digunakan untuk program-program prioritas pemerintah serta membangun digitalisasi data sebagai langkah strategis lintas sektor," jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan Aset, dan Sumber Daya Alam (SDA), Wanna Wasalwa Lubis, yang mewakili Gubernur Sumut, menyampaikan bahwa Rakor ini memiliki arti strategis.
"Di era pemerintahan berbasis digital seperti sekarang, data bukan lagi sekadar angka atau tabel, tetapi merupakan aset strategis bangsa. Data adalah dasar dari setiap keputusan, arah dari setiap kebijakan, dan penentu keberhasilan dari setiap program pembangunan," pungkasnya. (Red)
.png)
