 |
| Anggota DPRD Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait, B.Sc., M.H, saat melaksanakan Reses I Tahun Sidang II Tahun 2025-2026. |
Pematangsiantar (Kliik.Id) - Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari
Fraksi PDI Perjuangan, Franky Partogi Wijaya Sirait yang berlangsung pada 5
hingga 14 Oktober 2025 di daerah pemilihan Siantar–Simalungun, kembali membuka
mata atas lemahnya penanganan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah.
Hal ini terlihat dari aspirasi yang disampaikan salah
seorang warga yang menghadiri kegiatan reses tersebut, yaitu Ando Butarbutar, tinggal
di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara,
Kota Pematangsiantar, yang berstatus jalan nasional, berada tepat di depan SMP
Negeri 7 Pematangsiantar.
Ia menyoroti kondisi
drainase yang dangkal dan sempit, sehingga kawasan tersebut menjadi langganan
banjir setiap kali hujan turun.
“Kalau hujan setengah jam saja, air langsung naik ke badan
jalan. Anak sekolah sulit lewat, pengendara tergelincir, dan warga sekitar
terpaksa menunggu air surut baru bisa beraktivitas. Drainase di sini harus
segera dinormalisasi, diperlebar, dan diperdalam,” ujar Ando.
Keluhan serupa juga disampaikan salah seorang warga di kawasan
yang sama. Ia menambahkan bahwa selain drainase buruk, minimnya penerangan
jalan memperparah kondisi keamanan di Jalan Sisingamangaraja.
“Lampu jalan di sini hampir tidak ada, jadi sangat gelap
kalau malam. Sudah beberapa kali terjadi aksi kriminal, salah satunya adik saya
sendiri yang menjadi korban begal. iPhone 15 miliknya yang baru dibeli dirampas
saat melintas di jalan ini,” ungkap Sanjaya.
Menanggapi keluhan yang disampaikan masyarakat, Partogi menilai
kondisi tersebut mencerminkan lambannya respon pemerintah kota dalam mengatasi
persoalan banjir dan keamanan publik. Ia menegaskan, persoalan infrastruktur
dasar, seperti drainase dan penerangan jalan, seharusnya menjadi prioritas
utama dalam tata kelola kota.
“Masalah seperti ini bukan hal baru. Tapi yang membuat
miris, tahun berganti, pejabat berganti, masalahnya tetap sama. Drainase
dangkal, jalan gelap, air meluap, warga menderita. Ini bukti nyata bahwa
perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur kota belum berjalan efektif,” tegas Partogi.
Ia juga menyoroti bahwa jalan nasional yang seharusnya
menjadi jalur aman justru berubah menjadi lokasi rawan kejahatan setiap kali
banjir datang dan penerangan minim.
“Ini bukan hanya soal drainase, tapi juga soal keselamatan
warga. Jalan utama seharusnya terang, aman, dan nyaman bagi semua pengguna
jalan,” tambahnya.
Selain dari Kota Pematangsiantar, aspirasi senada juga
disampaikan warga di wilayah Kabupaten Simalungun. Amos Gultom, warga dari Nagori
Pantoan Maju, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun ini mengeluhkan kondisi
drainase di Jalan Asahan KM 4 yang merupakan jalan provinsi, namun sering
tergenang air setiap hujan turun.
“Setiap kali hujan deras, air meluap ke badan jalan dan
menyebabkan kemacetan. Jalan Asahan ini padat kendaraan, tapi drainasenya
sempit dan sudah lama tidak diperbaiki. Kami berharap pemerintah provinsi
memperlebar dan menormalisasi drainase secepatnya,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Partogi menegaskan komitmennya untuk membawa semua
temuan lapangan ke tingkat provinsi, sekaligus mendorong sinergi antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Pematangsiantar serta
Pemkab Simalungun.
“Saya tidak ingin keluhan seperti ini hanya jadi catatan di
buku reses. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa masyarakat
sudah lelah dengan banjir yang sama, jalan yang gelap, dan ancaman kejahatan
yang terus berulang,” pungkasnya. (red)
.png)
.png)
)
