 |
| Kaofe Hulu bersama Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih. |
TEBINGTINGGI (Kliik.id) - Sebuah tudingan yang menyebut Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih tidak mendukung tiga program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat (SR) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), dianggap tidak benar.
Tudingan itu dilontarkan oleh salah satu oknum Anggota DPRD Tebingtinggi melalui media massa.
Pernyataan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menyesatkan publik.
"Tudingan tersebut keliru. Pemerintah Kota Tebingtinggi saya nilai malah sangat konsisten mendukung program pemerintah pusat, baik melalui langkah kebijakan, koordinasi, maupun kegiatan nyata di lapangan," ujar Tokoh Pemuda Tebingtinggi Kaofe Hulu kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Kaofe Hulu menjelaskan, fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa Wali Kota Tebingtinggi sangat aktif berpartisipasi dalam program pemerintah.
"Seperti program Sekolah Rakyat (SR), Pak Wali Kota langsung mencarikan lahan yakni di wilayah BP7, sehingga Kota Tebingtinggi merupakan salah satu daerah di Sumut yang pertama mendirikan Sekolah Rakyat," jelasnya.
Kemudian, Koperasi Merah Putih (KMP), kata Kaofe, Wali Kota Tebingtinggi langsung bergerak cepat membentuk pengurus di 35 kelurahan.
"Koperasi Merah Putih langsung terbentuk secara cepat dan telah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo secara daring," katanya.
Lalu, Makan Bergizi Gratis, Wali Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tebingtinggi langsung berkoordinasi dengan sekolah-sekolah agar penyedia makanan bergizi tidak terkendala dalam penyuplaiannya.
Selanjutnya, Wali Kota Tebingtinggi telah melakukan rapat Koordinasi Evaluasi Program '3 Juta Rumah' dan Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri yang merupakan agenda nasional yang selaras dengan prioritas Presiden.
Selain itu, Wali Kota juga meresmikan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD Kumpulan Pane, yang menjadi wujud komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
Menanggapi isu penganggaran MBG, KMP dan SR, Kaofe Hulu menyebutkan bahwa proses pengalokasian APBD harus mengikuti mekanisme hukum dan dibahas bersama DPRD.
"Saat ini, sepengetahuan saya, Pemko Tebingtinggi sedang melakukan kajian untuk mencari skema pendanaan terpadu dengan kementerian terkait, sehingga program dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan pos anggaran prioritas daerah," ungkap Pimpinan Panti Asuhan Selfan ini.
Menurut Kaofe, Wali Kota sudah pernah mengatakan secara langsung, bahwa dirinya siap selalu bersinergi dengan pemerintah pusat.
"Tidak ada alasan baginya untuk menghambat program yang jelas bermanfaat bagi rakyat. Yang perlu dipahami, setiap kebijakan harus melalui prosedur dan perhitungan matang agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan," ujar Kaofe.
Kaofe juga mengajak kepada seluruh media massa untuk mengutamakan akurasi informasi dan melakukan verifikasi sebelum menyampaikan pemberitaan yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru.
"Namanya pemerintah daerah itu, sudah pasti bekerja untuk masyarakat dan negara, bukan untuk membangun narasi yang menyesatkan," pungkasnya. (Red)
