 |
| Pj Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi. |
Dimiyathi mengatakan bahwa saat ini masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Indonesia masih tetap dibayangi resiko gejolak ekonomi global yang masih tinggi dan dapat memicu kelonjakan harga-harga komoditas global, seperti bahan bakar minyak yang dapat mendorong inflasi, termasuk di Kota Tebingtinggi.
"Diharapkan dengan alokasi anggaran yang tepat dapat mengurangi dampak inflasi tersebut terhadap masyarakat," ujarnya.
Lanjut Dimiyathi, pendapatan yang diajukan pada Ranperda APBD Tahun 2023 sebesar Rp 671 miliar mengalami penurunan sebesar Rp 54 miliar jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2022.
"Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat dan provinsi," katanya.
Selanjutnya belanja yang diusulkan sebesar Rp 673 miliar juga mengalami penurunan sebesar Rp 52 miliar, dengan rincian belanja, yaitu belanja operasional sebesar Rp 602 miliar, belanja modal sebesar Rp 55 Miliar, belanja tak terduga Rp 16 miliar, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6 miliar.
Adapun kebijakan pokok yang akan dilakukan pada Ranperda APBD Tahun 2023 ini adalah peningkatan perekonomian daerah melalui infrastruktur, pertanian, dan pelayanan dasar dalam rangka pemulihan ekonomi mendukung Kota Tebingtinggi sebagai kota jasa dan perdagangan.
Selain APBD Tahun 2023, Ranperda ini juga membahas 18 Rancangan Peraturan Daerah, diantaranya adalah tentang Cagar Budaya, Produk Unggulan Daerah, Pesantren, Disabilitas, Pajak, Retribusi Daerah, dan lainnya.
Turut hadir pada rapat ini, Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Muhammad Azwar, Dandim 0204/DS Letkol Czi Yoga Febrianto, Kajari diwakili Kasi Intel, perwakilan Kapolres, perwakilan Pengadilan Negeri, Plt Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, Kabag, Camat dan Lurah se-Kota Tebingtinggi. (Rls)
