Notification

×

Iklan

WNI Korban Penyekapan di Kamboja Termasuk Warga Sumut, Ketua DPRDSU: Ini Soal Kedaulatan Negara

Jumat, 05 Agustus 2022 | 08:46 WIB Last Updated 2022-08-05T01:46:18Z
Ketua  DPRD Sumatera Utara, Drs. Baskami Ginting.

Medan (Kliik.Id) - Lini media massa kini ramai memperbincangkan penyekapan terhadap para WNI yang terjadi di Sinhanoukville, Kamboja.


Para WNI tersebut diduga mengalami sejumlah penyiksaan dan kekerasan. Sebagian darinya merupakan warga Sumut. 


Diberitakan sebelumnya, Kemenlu telah berhasil membawa WNI yang terjebak ke KBRI di Phnom penh, Senin(1/8/2022) lalu.  Secara berangsur, para WNI telah pulang ke kampung halaman, akan tetapi masih banyak yang tertahan di Kamboja. 


Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting meminta  semua pihak terkait dapat mencurahkan segala upaya, demi keselamatan WNI yang masih menjadi korban penyekapan itu. 


Menurutnya, tidak boleh ada satupun warga Indonesia yang disakiti dan diinjak hak-haknya ketika berada di negara lain. 


"Ini persoalan kedaulatan negara. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," katanya, Kamis (4/8/2022). 


Baskami bersimpati kepada keluarga korban yang masih belum dapat bersua dengan anggota keluarganya, karena terjebak di negara yang terkenal dengan Angkor Wat itu. 


"Saya ikut merasakan. Namun saya yakin sepenuhnya, pemerintah melakukan hal terbaik demi keselamatan warga kita di sana," jelasnya. 


Baskami menjelaskan, sebagian warga yang disekap merupakan warga Sumatera Utara. Seperti Deliserdang, Binjai dan Langkat. 


Baskami menuturkan, berdasarkan info resmi Kementerian Luar Negeri,  kini para warga sedang didata dan di verifikasi.


Hal itu dilakukan di KBRI, untuk nantinya segera dikembalikan ke kampung halaman.


"Kita bersabar, segera laporkan kepada aparat berwenang bila ada sanak famili yang memang sebelumnya berada di sana (Kamboja) dan kini masih belum jelas keberadaannya," tambahnya. 


Baskami menjelaskan, soal human traficking masih menjadi persoalan utama yang dihadapi Sumatera Utara. 


Menurutnya, DPRD Sumut bersama pemerintah terus berupaya maksimal dalam mengedukasi masyarakat mengenai modus-modus perdagangan manusia. 


"Mari kita lebih teliti lagi dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua," pungkasnya.

×
Berita Terbaru Update