 |
| Menko Polhukam Mahfud Md. (Antara) |
Mahfud mengatakan pemeriksaan BPK terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih menekankan pada aspek administratif dan prosedur. Dia menyebut tidak selalu status WTP menandakan instansi bersih dari korupsi.
"Memang pemeriksaan di BPK itu memang lebih menekankan kepada kebenaran administratif dan prosedur. Oleh sebab itu kita banyak melihat instansi-instansi yang WTP itu banyak juga yang korupsi di dalamnya," kata Mahfud di usai meninjau command center PJR Korlantas Polri Km 29, Cikarang, Jumat (29/4/2022).
Mahfud meminta adanya evaluasi dari pihak BPK. Pasalnya, isu predikat WTP bisa dibeli itu telah lama mencuat.
"Kita berharap agar BPK juga membenahi diri agar tidak ada, dulu kan ada isu WTP itu ada harganya. Jangan-jangan ini masih ada?," jelas Mahfud.
Mahfud mengatakan isu harga bagi predikat WTP yang dikeluarkan BPK itu harus bisa dihilangkan oleh BPK sendiri. Dia menyebut hal itu terkait dengan kepercayaan dari masyarakat.
"Dulu saat saya (Ketua) MK itu saya sudah bicara ke BPK 'saya kok dapat WTP terus?'. Saya melihatnya memang peluang untuk tidak baik itu masih ada. Oleh sebab itu di tahun 2012 saya bilang supaya di BPK itu mekanismenya diperketat. Jangan ada lagi isu WTP bisa dibeli," tutur Mahfud.
"Ini katanya sih yang di Bogor kalau saya baca kan kasarnya mau membeli WTP. Nah itu akan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap BPK kalau itu masih terjadi," tambahnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin terjaring OTT KPK bersama dengan 11 orang lainnya. Selang beberapa waktu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka di kasus suap laporan keuangan demi meraih predikat WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat. (Kilat/Rls)
