Ekspor Bahan Minyak Goreng Dilarang, Bahlil: Supaya Pengusaha Tahu Diri!

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (detikcom)

JAKARTA (Kliik.id) - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bicara soal langkah pemerintah menghentikan sementara ekspor bahan baku minyak goreng. Larangan ekspor mencakup rafined, bleached and deodorized (RBD) olein yang merupakan hasil rafinasi dan fraksinasi CPO yang digunakan sebagai minyak goreng.

Bahlil mengatakan sebenarnya pemerintah tidak ingin melarang ekspor dilakukan. Malah menurutnya hal ini sebetulnya tak perlu terjadi apabila pengusaha mau bergotong royong penuhi kebutuhan dalam negeri.

"Sebenarnya pilihan pemerintah setop ekspor bahan baku minyak goreng ini adalah pilihan terbaik dari yang terjelek. Sesungguhnya hal ini nggak perlu terjadi kalau kita pengusaha dan pemerintah bersama-sama gotong royong prioritaskan kebutuhan dalam negeri," ungkap Bahlil dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/4/2022).

Sayangnya, menurut Bahlil, sebagian pengusaha tidak mau mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk minyak goreng. Bahkan, kasus korupsi sampai terjadi dalam tata kelolanya.

Maka dari itu, pemerintah terpaksa untuk melarang ekspor. Hal ini menurutnya menjadi cara untuk menertibkan pengusaha. Dia menyinggung pengusaha ditertibkan agar tahu diri.

"Sistem dan regulasi sudah dikasih ada harga tertinggi, ada DMO, DPO, tapi masih melawan ya kita tutup ekspor sementara. Supaya pengusaha tahu diri, kalau negara ini ada yang mengatur, jangan anggap seolah-olah negara ini nggak ada yang bisa mengatur," jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan membuat aturan yang sewenang-wenang ke pengusaha. Di sisi lain, pengusaha pun harus tertib pada aturan yang dibuat.

"Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Tapi, pengusaha juga harus tertib jangan atur pemerintah. Yang atur pengusaha adalah pemerintah," kata Bahlil.

Dia menegaskan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng tidak ada terhadap kinerja investasi. Sejauh ini pun Indonesia sedang melakukan moratorium kelapa sawit. Tak ada investasi baru yang dilakukan di sektor tersebut.

"Pengaruh pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng, sampai hari ini nggak ada pengaruhnya. Karena sawit lagi kita moratorium nggak ada izin sawit lepas kawasan hutan," ungkap Bahlil.

Sejauh ini pengusaha sawit hanya bisa melakukan replanting ataupun menggunakan lahan yang sudah diizinkan.

"Jadi mereka hanya bisa melakukan replanting, dan memanfaatkan lahan yang diberikan izin sebelumnya yang belum penuh. Kalau yang sudah berjalan nggak mungkin dia setop," katanya. (Detik)