 |
| Peresmian Mal Pelayanan Publik di Kota Tebingtinggi, Sumut. |
Kehadiran MPP di Kota Tebingtinggi merupakan yang pertama di Sumut. Edy berharap keberadaan MPP pun dapat mempermudah segala urusan rakyat serta bermakna secara fisik serta visioner.
Ia berharap penyatuan lokasi pelayanan itu dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus sesuatu.
"Kalau mal itu, semua ada di tempat itu. Kenapa sekarang orang kurang berminat berbelanja ke mal, karena ada yang lebih mudah (daring). Tetapi ini mal yang sifatnya pelayanan, sehingga kalau bisa dipermudah dan percepat, kenapa harus lambat," ujar Edy.
Edy mengatakan, MPP harus menjadi fasilitas yang mempermudah sekaligus visioner, dimana paradigma pelayanan publik oleh pemerintah membutuhkan perubahan agar mendapat kepercayaan serta apresiasi dari masyarakat karena memudahkan urusan rakyat.
"Sebenarnya ini sudah direncanakan sejak lama, namun karena kondisi Covid-19 harus tertunda. Untuk itu saya apresiasi dan terima kasih. Yang lain (kabupaten/kota lain), silahkan diikuti. Intinya kita memang harus bisa mengolaborasi semua pelayanan," katanya.
Sementara, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa menyampaikan bahwa keberadaan MPP di Kota Tebingtinggi merupakan yang ke-52 di Indonesia dan yang pertama di Sumut. Fasilitas tersebut merupakan wujud dari reformasi birokrasi.
"Ini tentu bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi butuh dukungan masyarakat. Semoga kehadiran MPP bisa benar-benar bermanfaat dan menginspirasi daerah lainnya, sehingga dapat menghadirkan pelayanan serupa," jelasnya.
Sementara, Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar mengucapkan terima kasih kepada Edy Rahmayadi yang telah memberikan perhatian kepada pelayanan publik tersebut.
Oki mengakui bahwa dalam mendirikan MPP, kemungkinan masih membutuhkan banyak langkah perbaikan yang memerlukan masukan serta saran dari pemeritah provinsi maupun pusat.
"Penentuan lokasi MPP pada lantai I Gedung Balai Kartini Tebingtinggi ini lebih dilatarbelakangi oleh efisiensi dan efektivitas ketersediaan anggaran serta optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, sehingga mempunyai nilai tambah," katanya.
MPP Kota Tebingtinggi ini sebagai jembatan yang menghubungkan dan mendekatkan layanan publik oleh pemerintah, baik instansi pusat, BUMN/BUMD dan daerah kepada masyarakat.
Sebanyak 11 gerai yang ada merupakan pelayanan dari kementerian/lembaga, 10 gerai layanan BUMN/BUMD, serta 19 layanan perangkat daerah. Dengan fasilitas pendukung di dalam lokasi seluas 7.696 m2, ruang bermain anak, ruang laktasi, klinik, ruang baca, fasilitas disabilitas. Sedangkan total jumlah layanan, sebanyak 128 jenis layanan.
Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, penekanan tombol sirene dan pengguntingan pita di depan pintu lokasi layanan MPP. (Rls)
