 |
| Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba dalam kegiatan reses. |
Diyakini pula bahwa kelangkaan pupuk ini juga masih terjadi di kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Utara (Sumut).
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumut Mangapul Purba saat melakukan reses di dua daerah tersebut.
"Kelangkaan pupuk ternyata masih belum tertangani oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kejadian ini tak boleh terus berlangsung lama karena berpotensi terjadi krisis kemanusiaan," ujar Mangapul dalam siaran persnya, Senin (7/3/2022).
Mangapul yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Sumut ini menyatakan bahwa pupuk bersubsidi sudah tidak dapat dijumpai di beberapa kelompok tani maupun agen resmi pupuk di setiap kecamatan.
"Telah terjadi keanehan bahwa pupuk bersubsidi tidak ada di kelompok tani maupun agen resmi, tetapi ada beredar di pasar-pasar bebas dengan harga yang cukup tinggi," ujar Mangapul.
Selanjutnya, Mangapul mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus segera melakukan sinkronisasi distribusi pupuk sebaik-baiknya agar potensi krisis ketahanan pangan yang dapat menjurus kepada potensi krisis kemanusiaan tidak terjadi.
"Petani yang gagal panen tahun ini karena ketiadaan pupuk tidak dapat lagi meneruskan kegiatan bertaninya karena pasti akan mengalami gagal panen berikutnya. Peristiwa ini sangat berbahaya terhadap program ketahanan pangan di Sumut," ucapnya.
Terakhir, Mangapul meminta kepada pemerintah untuk secara terbuka menyampaikan kuota pupuk per kabupaten/kota dan kecamatan di seluruh wilayah Sumut dalam bentuk tabel-tabel agar jelas dan transparan terhadap distribusi pupuk.
"Meminta petani agar melakukan pengawasan yang kolektif bersama-sama serta berkoordinasi dengan aparat bila ditemukan penyelewengan pupuk," pungkasnya. (Rls)
