Notification

×

Iklan

DPO Korupsi Pengadaan Sarana Air Minum di Toba Ditangkap Kejati Sumut di Deliserdang

Kamis, 13 Januari 2022 | 18:09 WIB Last Updated 2022-01-13T15:13:54Z
DPO korupsi saat diamankan Tim Intelijen Kejati Sumut.
MEDAN (Kliik.id) - 
Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menangkap DPO atas nama Juara Pangaribuan (JP), selaku Direktur PT Karya Bukit Nusantara dalam perkara korupsi pengadaan sarana air minum di Sibisa (DAK) Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007.

JP diamankan di rumah sekaligus tempat usahanya Corez Flower & Doorsmeer di Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Kamis (13/1/2022).

"Saat kita amankan, terpidana tidak melakukan perlawanan dan langsung kita bawa ke Kejati Sumut untuk selanjutnya kita serahkan ke Cabjari Toba Samosir di Porsea," ujar Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022) sore.

Terpidana dihukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Maret 2016 menerima tuntutan dan mengabulkan jaksa, bahkan menaikkan tuntutan jaksa menjadi 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan badan selama 6 bulan.

"Terpidana ditetapkan DPO sejak 31 Juli 2018. Selama pelariannya, terpidana JP berada di Medan dan Tanjung Morawa membuka usaha doorsmer. Sebelumnya, jaksa menuntut terpidana 4 tahun penjara dan divonis hakim Pengadilan Tipikor Medan 1,6 tahun," katanya.

Yos menegaskan, bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Air Minum di Sibisa (DAK) Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir senilai Rp1.870.000.000, ternyata terpidana JP menyerahkan (men-sub-kontrak) seluruh pekerjaan kepada TS (DPO).

Dalam perkara korupsi ini, ada 5 yang ditetapkan tersangka. Sebelumnya, DRS, GN dan AM sudah menjalani hukuman.

"JP telah diamankan. Sisa satu tersangka berinisial TS saat ini masih DPO. Kami berharap TS segera menyerahkan diri untuk menjalani putusan MA," katanya.

Lima tersangka ini, lanjut Yos, dituntut dengan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

"Perbuatan melawan hukumnya adalah pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai waktu, dan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Kerugian negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Negara (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp. 519.584.436,41 dan telah dibayarkan ke kas negara. Terpidana selanjutnya diserahkan ke Cabjari Tobasa di Porsea untuk menjalani putusan MA," pungkasnya. (Rls)
×
Berita Terbaru Update