Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan RSI

Guyur PKL Bansos Rp 1,2 Juta, Sri Mulyani Wanti-wanti Uangnya Tak Disunat

Kamis, 09 September 2021 | 15:35 WIB Last Updated 2021-09-09T09:38:06Z
Menkeu Sri Mulyani Indrawati
MEDAN (Kliik.id) - Bantuan tunai untuk PKL (pedagang kaki lima) dan warung sebesar Rp 1,2 juta disalurkan melalui TNI/Polri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dalam penyalurannya dapat diterima secara utuh kepada 1 juta penerima.

"Kita berharap uangnya dapat diterima masyarakat utuh, tanpa berkurang satu rupiah pun," kata Sri Mulyani dalam berikan bantuan tunai PKL-Warung di Polrestabes Medan yang dilihat virtual, Kamis (9/9/2021). 

Sri Mulyani menjelaskan alasan pemerintah mengutus TNI/Polri untuk membagikan bantuan tunai PKL dan warung Rp 1,2 juta. Hal itu untuk mencegah ketegangan yang terjadi selama TNI/Polri bertugas untuk menertibkan usaha yang melanggar ketentuan.

"Adanya varian Delta yang meningkat luar biasa, TNI dan Polri bekerja di lapangan meminta kepada masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Itu tentu menimbulkan kadang-kadang suasana ketegangan. Oleh karena itu Bapak Presiden memutuskan TNI dan Polri juga diberikan kewenangan untuk menyalurkan langsung kepada PKL. Dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI dan Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat," ujarnya.

Selama penyaluran, TNI/Polri diminta untuk menunjukkan bukti berupa foto dan administrasi tanda terima yang nantinya dimasukkan dalam sistem komputer. Hal itu untuk memastikan bahwa yang menerima bantuan tunai PKL dan warung Rp 1,2 juta benar-benar yang berhak.

"Kenapa kita harus membuat sistemnya karena ada usaha kecil yang sudah mendapatkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi TNI/Polri meyakinkan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan yang awal sehingga tidak tumpang tindih untuk keadilan," jelas Sri Mulyani.

Seperti diketahui, syarat penerima bantuan tunai PKL dan warung Rp 1,2 juta diberikan kepada yang belum pernah tersentuh bantuan seperti Banpres Produktif Usaha Mikro (BUPM) yang besarannya sama. Penerima juga dipilih hanya dari daerah yang menerapkan PPKM Level 4.

"Tidak hanya Medan, tapi daerah yang kena PPKM level 4. Itu keputusannya Kementerian Dalam Negeri," ujarnya. (Detik)
×
Berita Terbaru Update