Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan RSI

Keras! Ini Wanti-wanti Jokowi soal Pengawasan Anggaran

Kamis, 27 Mei 2021 | 10:53 WIB Last Updated 2021-05-27T06:56:03Z
Presiden Jokowi
JAKARTA (Kliik.id) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar memantau ketat anggaran kementerian dan lembaga. Dia tidak ingin serupiah pun anggaran salah sasaran.

Selain itu, Jokowi juga mewanti-wanti jika ada pejabat yang berani melakukan korupsi anggaran negara. Dia menegaskan pihaknya tidak memberikan toleransi sedikit pun soal penyelewengan anggaran.

"Dan pengawasan (BPKP) harus menjamin tidak ada serupiah pun salah sasaran. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan berikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran," tegas Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).

Menurutnya, salah satu fungsi pengawasan BPKP adalah menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan. Hal itu pun harus dicapai dengan akuntabel, efektif, dan efisien.

Maka dari itu dia berpesan, BPKP harus bisa mengawasi kementerian dan lembaga untuk bertindak cepat melakukan pembangunan. Saat ini masyarakat menunggu hasil dari pembangunan, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

"Yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, ini kadang banyak kita lupa, sekali lagi yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, yang ditunggu oleh rakyat itu manfaat setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah," ungkap Jokowi.

Jokowi memaparkan, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di kuartal pertama menurutnya ekonomi sudah cukup baik bertumbuh meski masih minus di level 0,74%.

Di kuartal kedua pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7%. Di sisi lain, pemerintah sudah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hingga Rp 700 triliun.

Dana ini, kata Jokowi, harus direalisasikan dengan cepat dan tepat. Maka dari itu, BPKP harus membantu pemerintah melakukan orkestrasi anggaran pemerintah bisa terkelola dengan baik.

"Ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Seperti disampaikan pak ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul, terkelola dengan baik," ungkap Jokowi. (Detik)
×
Berita Terbaru Update