 |
| Lokasi kerambah di Danau Toba |
TOBA (Kliik.id) - Pembangunan Kantor Badan Otorita Danau Toba (BPODT) secara permanen akan segera direalisasikan pada bulan Mei 2021 mendatang.
Demikian disampaikan Humas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Jonang M.P Sitorus via selulernya, Jumat (23/4/2021).
Jonang mengatakan, selain kantor permanen BPODT, juga ada pembangunan pemagaran area seluas 11,7 km, pembangunan pos security termasuk untuk pembangunan 'Bobo Cabin" sebanyak 30 unit.
Kendati demikian, pembangunan perkantoran itu menurut warga setempat M Manurung (52) di Sibisa sudah tergolong lambat.
Sama halnya dengan runut waktu sejak peletakan batu pertama oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Kaldera BPODT Sibisa, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Sumatera Utara, Oktober 2019 lalu.
"Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda kehidupan pembangunan hotel berbintang itu di kawasan Caldera Sibisa itu," kata Manurung, Jumat (23/4/2021).
Padahal masih segar di ingatan kita, Luhut kala itu menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan gelontoran anggaran untuk Wisata Danau Toba sebesar Rp 4,04 trilyun, ditambah lagi dengan uang sebesar 200 juta USD dari World Bank.
"Dana itu diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, pembenahan spot-spot turis dan untuk proyek infrastruktur lain," kata Luhut kala itu.
Persoalannya, apakah para investor yang digadang-gadang dulu akan datang kembali melihat batu yang diletakkannya sebagai pertanda 'pembangunan' hotelnya di Caldera Sibisa di tengah kontroversi banyaknya Kerambah Jala Apung (KJA) milik Regal Springs Indonesia PT Aquafarm Nusantara, PT Sduri Tani Pemuka (Grup JAPFA) dan KJA-KJA milik warga.
Kiblat pembangunan Danau Toba ini kemana arahnya? Apakah pemerintah pusat serius atau justru diantara pemerintah yang dipercaya untuk membangun Pariwisata Danau Toba ini 'bermain tali' dalam bisnis Industri Tanpa Asap ini.
"Hanya Tuhanlah yang tahu," ujar warga lain B Nadapdap (60) di Aek Natolu saat dimintai komentarnya terkait proyek BPODT dan hubungannya dengan KJA dimana limbah-limbahnya masih mengancam kebersihan air Danau Toba.
"Kendati KJA milik masyarakat sudah dikurangi dan disaksikan Kapolda Sumut bersama Pangdam I/BB seperti yang di Simalungun, tetapi mengapa di wilayah Toba dan Samosir masih terlihat dingin-dingin saja?," ujarnya. (AS)
.png)
