Notification

×

Iklan

Iklan

Tanggapi Isu Kudeta, Pendiri PD Kritik Kongres Pengesahan AHY Ketum

Selasa, 02 Februari 2021 | 14:35 WIB Last Updated 2021-02-02T09:49:26Z
Ketum PD AHY
JAKARTA (Kliik.id) - Politisi senior Partai Demokrat (PD) angkat bicara mengenai pernyataan Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang gerakan kudeta dari oknum lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mereka yang berlatar belakang PD. Para politikus senior PD ini menyebut pernyataan AHY tidak tepat.

"Untuk meluruskan konferensi pers AHY, Senin, 1 Februari 2021, yang telah melibatkan pihak eksternal adalah tidak tepat. Padahal hal ini sepenuhnya urusan internal partai," ujar mantan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) DPP PD Ahmad Yahya, saat konferensi pers di Restoran Dapur Sunda Mal Bellagio, Jaksel, Selasa (2/2/2021).

Turut hadir para politikus senior Demokrat dalam konferensi pers ini. Mereka adalah Achmad Yahya sendiri, Hengky Luntungan, Syofwatillah Mohzaib, Yus Sudarso, Damrizal, Anton Rifai, dan Tri Yulianto.

Yahya menjelaskan pendiri dan senior PD telah mendengar suara para kader. Dia mengatakan AHY dikeluhkan para kadernya.

"Satu, pelaksanaan kongres Partai Demokrat bulan Maret 2020, 1.1, menghasilkan kongres yang dipaksakan. 1.2, demokrasi semu. 1.3, cacat hukum karena proses yang dilakukan tidak berdasarkan aturan AD/ART Partai Demokrat, yaitu tidak memenuhi tata beracara Partai Demokrat, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai. (Lalu) terkesan, penyelenggaraan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," jelasnya.

"Kami selaku pendiri senior mendapat aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menjadi dan menambah beban Partai Demokrat di daerah. Di mana hal tersebut tidak terjadi di kepemimpinan Ketua Umum Sebelumnya Prof Budi Santoso, Hadi Utomo (alm), dan Anas Purbaningrum," tambahnya.

Yahya menerangkan PD mencederai janjinya dalam pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu. Sebab, sambungnya, biaya operasional Pilkada 50 persen yang dijanjikan tidak dilaksanakan.

"Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya Prof Budisantoso, Hadi Utomo, Anas Purbaningrum diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun setelah kepemimpinan tersebut di atas sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan aspirasi daerah kabupaten/kota," tandas dia. (Detik)
×
Berita Terbaru Update