Notification

×

Iklan

Iklan

Isu Kudeta Ketum AHY, Pakar Singgung Api di Internal Partai Demokrat

Selasa, 02 Februari 2021 | 09:10 WIB Last Updated 2021-02-02T03:15:29Z
Ketum Partai Demokrat AHY
JAKARTA (Kliik.id) - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut ada upaya merebut posisi Ketum Partai Demokrat. Isu pengambilalihan jabatan disebut sebagai bukti adanya ketidaksolidan dalam lingkup internal Partai Demokrat.

Pakar politik dari Indobarometer, M Qodari, menyebut setiap partai politik, tak hanya Partai Demokrat, pasti memiliki dinamika. Namun Qodari menyebut isu kudeta di Partai Demokrati ini cukup mengejutkan.

"Ini cukup mengejutkan karena kan kongresnya baru selesai, Ketum baru terpilih begitu, apalagi dengan cara aklamasi, jadi seharusnya kalau baru terpilih dan aklamasi pula tidak ada gerakan politik. Jadi artinya apa? Berarti aklamasinya Partai Demokrat pada tahun lalu itu, Maret 2020, sebetulnya bukan aklamasi yang sejati," kata Qodari saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Qodari menilai munculnya isu kudeta ini diduga karena adanya pergerakan politik di tubuh Partai Demokrat. Dia mengatakan, jika ada manuver yang melibatkan kader-kader internal Demokrat, menjadi tanda tanya terhadap aklamasi AHY sebagai ketum partai berlambang bintang Mercy tersebut.

"Nah ya bahwasanya ada gerakan politik belum setahun dari Ketua Umum (AHY) terpilih dan secara aklamasi, artinya sesungguhnya kekuasaan di Demokrat tidak bulat gitu ya, lonjong gitu, dan aklamasinya bermasalah karena kok ada kelompok-kelompok Demokrat, keluarga besar Demokrat yang melakukan manuver tersebut," ucapnya.

Qodari menilai permasalahan timbul lebih banyak dari dalam Demokrat, bukan dari lingkaran Istana seperti yang disinggung AHY. Menurutnya, api di dalam Demokrat-lah yang harus dipadamkan terkait isu kudeta ini.

"Jadi api ya itu harus dipadamkan sendiri oleh Demokrat di dalam, entah gimana caranya, silaturahmi, komunikasi, akomodasi, atau kemudian dipecat dan diproses hukum," ujarnya.

Lebih jauh, Qodari menilai upaya orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah untuk mengacak-acak Partai Demokrat. Langkah tersebut dinilai tidak tepat lantaran Jokowi masih membutuhkan partai oposisi.

Tak hanya itu, Qodari justru menduga kalaupun ada orang di sekitar Jokowi yang terlibat terhadap upaya kudeta tersebut hanya demi kepentingan pribadi, bukan terkait pemerintahan Jokowi.

Namun, menurutnya, upaya kudeta dari luar itu tidak akan berpengaruh jika api di dalam tubuh Demokrat bisa dipadamkan.

"Dalam konteks itu kalau ada orang orang punya, dugaan saya sih ambisi pribadi ya kalau ada ambisi atau keinginan pribadi. Tapi kembali lagi sesungguhnya apinya ini ada di dalam, kalau apinya di dalam tidak ada, maka siapapun mau masuk ke dalam juga tidak bisa apa-apa gitu," imbuhnya.

Hal senada disampaikan founder lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio. Hendri menilai persoalan justru ada pada rasa insecure terkait kesolidan Partai Demokrat.

"Iya itulah yang membingungkan, jadi menurut saya ini akibat ada rasa insecure atau tidak aman dari kubu Demokrat, maka kemudian dia melontarkan hal itu. Ya memang sebaiknya hal seperti ini kalau kemudian didengarkan ya diperkuat saja konsolidasi parpol," ungkap Hendri.

"Langkah ini sebetulnya ingin mengumumkan bahwa Demokrat memahami atau sudah tahu akan ada langkah-langkah mengganggu stabilitas Demokrat, tapi lagi-lagi, menurut saya bila partai solid maka AHY tidak perlu gelisah, solidkan saja partainya, kalau sudah solid nggak akan retak," sambungnya.

Ketum Partai Demokrat AHY sebelumnya mengungkap upaya kudeta terhadapnya, yang mana dia mendapatkan informasi melibatkan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," paparnya. (Detik)
×
Berita Terbaru Update