![]() |
Joe Biden dan Kamala Harris (dok. AP Photo) |
WASHINGTON DC (Kliik.id) - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden, akan mengeluarkan 17 langkah eksekutif untuk berbagai isu, mulai dari soal pandemi virus Corona (COVID-19), perubahan iklim, hingga imigrasi, pada hari pertama menjabat. Biden juga akan membatalkan beberapa kebijakan pendahulunya, Presiden Donald Trump.
Seperti dilansir CBS News, Rabu (20/1/2021), dalam hari pertamanya menjabat pada Rabu (20/1/2021) waktu setempat, Biden diperkirakan akan menandatangani 17 langkah dan perintah eksekutif. Beberapa di antaranya disebut akan membatalkan kebijakan dan keputusan Trump sebelumnya.
Langkah-langkah eksekutif yang diambil Biden akan memicu perubahan pada respons AS terhadap pandemi Corona dan berupaya meringankan beban keuangan pada warga AS akibat pandemi.
Namun beberapa langkah eksekutif lainnya secara langsung menargetkan dan membatalkan langkah-langkah Trump dalam isu lingkungan, imigrasi, sensus AS dan perubahan regulasi.
Sekretaris Pers Gedung Putih yang akan datang, Jen Psaki, menuturkan bahwa Biden akan menandatangani langkah eksekutif itu di Ruang Oval Gedung Putih pada Rabu (20/1/2021) sore waktu setempat.
Para penasihat Gedung Putih untuk pemerintahan Biden membahas langkah eksekutif itu dalam konferensi pers pada Selasa (19/1/2021) malam waktu setempat, namun informasi spesifiknya belum disampaikan. Para penasihat Biden berjanji informasi lebih detail akan disampaikan kemudian.
"Dalam beberapa hari dan pekan mendatang, kami akan mengumumkan langkah-langkah eksekutif tambahan yang berhadapan dengan tantangan-tantangan ini dan memenuhi janji Presiden terpilih kepada rakyat Amerika, termasuk mencabut larangan dinas militer untuk transgender Amerika, dan membatalkan kebijakan Mexico City," terang Psaki dalam pernyataannya.
Beberapa kebijakan Trump yang akan dibatalkan oleh Biden, menurut analisis CBS News, antara lain mengakhiri larangan perjalanan untuk negara-negara mayoritas Muslim, yang diberlakukan pemerintahan Trump sejak tahun 2017, kemudian kembali menghitung non-warga AS dalam sensus -- ini berarti membatalkan perintah eksekutif Trump pada Juli 2020 yang memerintahkan agar warga AS tanpa dokumen resmi.
Biden juga dinilai akan mengubah prioritas penangkapan untuk Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang ditetapkan pemerintahan Trump. Langkah ini membatalkan perintah eksekutif Trump yang disampaikan pada pekan pertama kepresidenannya tahun 2017 lalu, yang memperketat penegakan imigrasi di AS.
Selanjutnya, Biden juga diperkirakan akan menghentikan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko. Diperkirakan bahwa Biden akan mengakhiri deklarasi darurat nasional oleh pemerintahan Trump, yang menjadi alasan agar anggaran pemerintah bisa dialihkan untuk pembangunan tembok perbatasan itu.
Selain itu, Biden juga akan membawa AS bergabung kembali Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan dengan perjanjian iklim Paris.
Terakhir, Biden diperkirakan akan membekukan langkah-langkah regulasi yang diambil pemerintahan Trump pada menit-menit akhir sebelum masa jabatannya berakhir.
Secara teknis, Kepala Staf Gedung Putih, Ron Klain, akan mengeksekusi pembekukan ini dan merilis memo kepresidenan yang secara resmi menyatakan regulasi dari era Trump telah dibekukan. (Dtk)