Notification

×

Iklan

Iklan

Delpin Barus Kecam Illegal Logging di Tanah Karo, Dinas KPH XV Dinilai Tutup Mata

Kamis, 24 Desember 2020 | 11:13 WIB Last Updated 2020-12-24T05:27:01Z
Delpin Barus
MEDAN (Kliik.id) - Praktek illegal logging yang masih berlangsung di Tanah Karo membuktikan bahwa Dinas KPH XV Wilayah Karo diduga sengaja melakukan pembiaran dan tutup mata terhadap hal tersebut.

Hal ini menjadi perhatian sangat serius dan patut ditindaklanjuti.

Demikian pernyataan yang disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut Delpin Barus melalui keterangannya, Kamis (24/12/2020).

“Kami atas nama DPRD Sumut mengecam tindakan pembiaran dan tutup mata dari Dinas KPH XV Wilayah Karo atas praktek illegal loging yang sangat terbuka itu. Hal ini tidak bisa dibiarkan dan kami akan memprosesnya lebih lanjut, bahwa kerusakan hutan telah menjadi penyebab banyaknya terjadi bencana alam, longsor dan banjir misalnya," ujar Delpin Barus.
Lokasi diduga illegal logging.
Lebih lanjut, anggota Komisi C DPRD Sumut yang terpilih dari Dapil Sergai-Tebingtinggi ini mengungkapkan bahwa dalam Pasal 12 UU No 13 tahun 2013 setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.

Selain itu, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah).

"Dengan kata lain, barang siapa dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)," ujar Delpin.

Delpin pun meminta Dinas Kehutanan Peovinsi Sumut agar segera menindaklanjuti temuan tersebut. Hal itu untuk mencegah bencana alam yang lebih besar. (Redaksi)
×
Berita Terbaru Update